• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Ratusan petani Jatim aksi di DPRD Jatim peringati Hari Tani Nasional

September 24, 2018

 

Sby,MercuryFM - Masih banyaknya konflik Agraria di Jatim serta persoalan kesejahteraan tani yang masih memprihatinkan serta banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi, membuat ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur dan elemen Mahasiswa melakukan aksi demo dan wadul keluh kesah di depan DPRD Jatim, Senin (24/9). 

 

Kordinator Lapangan aksi Alinsi Tani Jatim, Sugiyono mengatakan aksi ini digelar karena masih adanya konflik agraria meningkat di Jatim pada 2017, yaitu 659 konflik. Oleh karena itu pihaknya meminta segera menyelesaikan konflik agraria di Jatim. 

 

"Di hari Tani Nasional, kami harap permasalahan pertanian di Jatim dapat segera diselesaikan," ujarnya.

 

Selain itu lanjutnya mereka juga menuntut lebih lanjut, agar pemerintah melaksanakan UU lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan perda perlindungan serta pemberdayaan petani. Meminta pemerintah agar menghentikan ahli lahan pertanian produktif. Serta menghentikan kriminalisasi petani, dan segala bentuk represifitas lainnya.

 

"Kita juga minta pemerintah segera membentuk tim gugus tugas reforma Agraria (GTRA) Jatim. Dan segera mewujudkan kedaulatan, dan kesejahteraan petani di Jatim atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Serta wujudkan reforma Agraria sejati," tegasnya.

 

 

Sementara itu Anggota DPRD Jatim, Suli Daim dari Fraksi PAN yang tadi menemui mereka dengan Prof. Noer Sucipto dari Fraksi Gerindra di ruang komisi B DPRD Jatim, mengatakan akan menyampaikan aspirasi aliansi Tani di Jatim kepada pemerintah. 

 

"Kami akan tindak lanjuti ke pimpinan DPRD Jatim untuk disampajkan kepemerintah pusat, dan pemprov Jatim agar tuntutan petani diselesaikan," tegasnya.

 

Terkait lahan ahli fungsi pertanian, Suli akan meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan lahan produktif pertanian agar tidak dijadikan perumahan. Apabila difungsikan sebagai perumahan maka produksi pangan bisa berkurang. 

 

Ia mencontohkan, masalah waduk Sepat di Lakarsantri hingga saat ini belum ada titik temu antara petani dan pemerintah kota Surabaya. Seharusnya pihak pemerintah kota Surabaya dan BPN mengutamakan kepentingan petani. Mengingat waduk Sepat di lakarsantri ini dibutuhkan masyarakat untuk mengaliri lahan pertanian. 

 

"Apabila belum ada titik temu. Pihak DPRD Jatim akan sidak langsung ke waduk sepat tersebut," ujarnya (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive