Bawaslu Surabaya Libatkan Masyarakat Awasi Pileg dan Pilpres 2019

September 30, 2018

 

Sby, MercuryFM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya berharap masyarakat ikut terlibat aktif dalam pengawasan pelaksaan pemilihan legislatif dan presiden (Pileg dan Pilpres) 2019 mendatang. Harapan ini disampaikan menyusul besarnya potensi kecurangan pada pesta demokrasi itu.

 

Menurut Bawaslu, berbagai bentuk kecurangan,  seperti pelanggaran kampanye, money politik, black campaign, penyebaran fitnah (hoax), intimidasi hingga kecurangan pada pemungutan suara, sangat mungkin muncul pada Pemilu 2019 kali ini.

 

“Situasi seperti ini butuh peran serta masyarakat. Sebisa mungkin mereka ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Mereka bisa merekam dan melaporkan kepada kami, ketika tahu dan menemukan pelanggaran,” tegas Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Komisioner Bawaslu Kota Surabaya, Hidayat, Minggu (30/9/2018).

 

Atas kebutuhan itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi pengawasan patisipatif kepada masyarakat. Harapanya, masyarakat tahu dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan itu. 

 

“Sabtu (29/9/2018) lalu kami juga menggelar sosialisasi kepada Ormas, organisasi kepemudaan, tokoh agama, mahasiswa dan komunitas. Peran mereka ini sangat dibutuhkan demi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas,” katanya.

 

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya Abdul Qudus Salam mengapresiasi langkah Bawaslu tersebut. Bagi dia, peran aktif masyarakat sangat perlu mengingat ruang gerak Bawaslu sangat terbatas.

 

“Bayangkan, di Kota Surabaya perangkat Bawaslu tak lebih dari 10.000 orang. Sementara yang harus diawasi berdasarkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) mencapai 2,1 juta orang. Bisa dipastikan pengawasan tidak berjalan efektif. Sehingga mau tidak mau harus melibatkan masyarakat,” katanya.

 

Karena itu, Qudus menganggap butuh volunteer (relawan) di tiap-tiap kampung untuk membantu pengawasan. Sebab, mereka bisa menjangkau wilayah-wilayah yang tidak terpantau oleh Bawaslu.

 

“Misalnya di sebuah desa ada ASN (Aparatur Sipil Negara) atau TNI-Polri yang terlibat politik, maka yang tahu ya masyarakat setempat. Mereka bisa merekam dan melaporkan ke Bawaslu. Yang penting ada bukti dan identitas pelakunya,” katanya.(Alam)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive