Tekan pelanggaran, Demokrat Surabaya beri pembekalan caleg

October 7, 2018

 

Sby,MercuryFM - DPC Partai Demokrat Surabaya memberikan pembekalan kepada para calon legislatif (caleg) DPRD Kota Surabaya di Hotel G Suites, Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya, Minggu (7/10/2018). Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang aturan dalam melakukan kampanye.

 

"Dengan pembekalan ini, teman-teman akan tahu mana batasan dan larangan yang tak boleh dilakukan," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, Ratih Retnowati,

 

Pembekalan Caleg Partai Demokrat Surabaya diberikan oleh Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi dan Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo Sambodo. Materi pembekalan seputar masalah kampanye, larangan, sanksi dan peraturan yang berkaitan dengan pemilu legislatif tahun 2019.

 

Selain Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, beberapa nampak pada acara pembekalan, yakni Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya, Dedy Prasetyo, Ketua Bappilu Herlina Harsono Njoto dan beberapa pengurus lainnya.

 

Wakil Ketua DPRD Surabaya ini mengatakan, berkaitan dengan pemasangan atribut kampanye, KPU dan Bawaslu telah memaparkan kawasan-kawasan mana yang tak diizinkan ada pemasangan alat peraga kampanye, kemudian bentuk pertemuan dengan warga seperti apa yang diperbolehkan

 

Ratih mengakui, selama ini masih ada keraguan dari para caleg, karena aturan pada pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya.  Ia mencontohkan, untuk pemasangan alat peraga berupa baliho dan spanduk saat ini lebih terbatas. Termasuk ukuran spanduk dan baliho yang juga sudah ditentukan besarannya.

 

"Dulu lebih longgar untuk memasang di sudut-sudut kampung. Sekarang tak boleh seenaknya," paparnya.

 

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, dalam pelaksanaan kampanye para caleg juga tak bisa sembarangan. Sebelum, caleg sosialisasi maupun kampanye ke masyarakat, partainya terlebih dahulu harus melaporkan kegiatan tersebut ke Bawaslu, KPU maupun kepolisian.

 

"Misal, jam berapa, dimana pertemuan yang dilakukan para caleg, semuanya yang memberitahukan dan mengajukan izin partai," sebutnya

 

Ia mengakui, mekanisme pemberitahuan dan pengajuan izin ke pihak penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu serta aparat keamanan dilakukan, agar tak menyalahi aturan.

 

"Aturan sekarang memang lebih menyusahkan, tapi harus kita lakukan. Kita tak ingin meet the people atau pertemuan dengan masyarakat malah diberhentikan panwas. Jika seperti itu merusak citra partai," tegasnya.

 

Pembekalan caleg, tak hanya diikuti oleh para kader yang baru maju pada kontestasi pemilu legislatif. Sejumlah kader yang sudah duduk di legislatif atau incumbent juga mengikutinya. Padahal, para incumbent sudah terpilih beberapa kali dalam pemilu legislatif.

 

"Kita bekali semua, ini penting terutama bagi mereka yang masih baru," katanya.

 

Ratih menegaskan, meski pemilu legislatif pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan presiden 2019,  pihaknnya masih konsentrasi pada persiapan pemilu legislatif. "Nanti pilpres ada timnya sendiri," tegasnya.

 

Ratih menyebutkan, pada pemilu legislatif 2019, partainya menargetkan untuk meraih 12 kursi di DPRD Surabaya. Pada Pemilu 2014, Partai Berlambang Mercy yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini meraih 6 kursi.

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo Sambodo mengatakan, pelanggaran kampanye akam mendapatkan sanksi sesuai dengan kapasitas pelanggaran. Pertama akan mendapatkan teguran tertulis sampai pada pembatalan calon.(Alam)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group