• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Isu interpelasi Walikota Surabaya, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat belum rapatkan barisan

October 8, 2018

 

Sby,MercuryFM - Kemungkinan DPRD Kota menggunakan hak interpelasi terhadap Walikota Surabaya soal pencairan gaji ke 13 ditanggapi Ketua Fraksi Partai Golkar Pertiwi Ayu Krisna.

 

"Kita masih belum rapatkan baik itu dikalangan anggota Fraksi Partai Golkar. Karena beberapa anggotanya ada sejumlah keperluan kunjungan kerja kedewanan dan ada yang menjalankan tugas partai" ujarnya.

 

Ayu juga menambahkan kalau dirinya perlu berkonsultasi dulu dengan Partai Golkar menyikapi persoalan itu.

 

Secara pribadi Ayu berharap agar persoalan ini dikomunikasikan dengan baik antara Dewan dan Walikota.

 

"Kalau perlu dewan berkunjung ke Walikota dengan mengirimkan surat audensi dulu. Sebenarnya ada persoalan apa kok Bu Risma keberatan dengan pencairan gaji ke 13 itu" tambah Ayu.

 

Sama dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat juga belum menggelar rapat fraksi menyikapi persoalan itu.

 

"Secara pribadi saya berharap agar pimpinan dan anggota mengirim surat ke Gubernur Jatim supaya bisa menjembatani kebuntuan komunikasi antara Dewan dan Walikota" ujarnya.

 

Asumsinya menurut Junaidi karena pemerintah provinsi itu merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

 

Menurut Junaidi dalam tata tertib diatur kalau DPRD mengalami kebuntuan komunikasi bisa berkonsultasi ke jajaran vertikal atau jajaran samping.

 

Pria muda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D ini menegaskan kalau gaji ke 13 PNS wajib dibayarkan Pemkot Surabaya.

 

"Karena ini sudah mengacu pada regulasi dari pemerintah pusat dan harus dilaksanakan. Apalagi daerah lain sudah melakukan" tambah Junaidi.

 

Junaidi tidak sepakat dengan alasan Walikota yang enggan membayarkan gaji ke 13 karena PAD yang tidak mencapai target.

 

"Karena objek pajak peningkatannya sudah ada. Tinggal spirit Pemkot Surabaya dengan meningkatkan fungsi pajak on line, pajak hotel, pajak restaurant dan pajak parkir. Kalau itu dioptimalkan akan meningkatkab PAD Surabaya" beber Junaidi

 

Walikota juga diharapkan bisa menyajikan data kalau PAD Surabaya tergerus akibat teror bom beberapa waktu lalu.

 

"Apakah benar investor banyak yang lari karena aksi terorisme itu. Berapa jumlahnya sesuai dengan fakta dilapangan" tegasnya.(Alam)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive