• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Terminal Joyoboyo harus segera diserahkan ke Propinsi

October 9, 2018

 

Sby, MercuryFM - Pengelolaan terminal Joyoboyo Surabaya oleh Pemkot Surabaya dinilai menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Sebab jika melihat realisasi di lapangan terminal Joyoboyo masuk katagori tipe B yang harus dikelola oleh Pemprov Jatim. 

 

"Kendaraan umum yang beroperasi di terminal  Joyoboyo itu kan ada yang trayeknya dari Malang , Pasuruan, Sidoarjo, dan juga Mojokerto. artinya antar kota dalam propinsi atau tipe B dan harus dikelola oleh Provinsi." kata Bambang Haryo anggota DPR-RI Komisi 5 asal dapil Surabaya, Selasa (9/10/2018)

 

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan  dalam UU otonomi daerah no 23 /2014, yang menjelaskan bab calster terminal,  untuk terminal yang melayani angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi masuk  tipe A  Antar Kota Dalam Propinsi adalah Tipe B dan  transportasi trayek khusus dalam kota adalah tipe C.

 

"Angkutan yang masuk di Joyoboyo itu kan antar kota dalam propinsi,  yang dikuatkan dengan retribusi yg dipungut oleh Pemkot Surabaya, disitu ada  kendraan bison, mikrolet, bus mini, dari Mojokerto, Malang Pasuruan Sidoarjo, jadi masuk katagori type B," tegas Bambang  Haryo. 

 

Menurut pengusaha penyebrangan kapal Feri ini,  Pemkot boleh boleh saja  mengelola namun harus melalui aturan yang sudah ditetapkan. 

 

"Boleh boleh saja dikelola kota, tapi harus ada serah terimanya dulu. Lalu lakukan kerja sama operasi (KSO) kalau nggak kan melanggar UU dan kasian Bu Risma, ini Kadishub surabaya terkesan menjebak  bu Risma. Kan gak bener ini namanya," tegasnya 

 

Sementara itu menanggapi pernyataan anggota DPR Kota Surabaya dari Fraksi Partai Nasdem Vinsensius Awey, yang menyatakan sorotan Bambang Haryo terkait terminal Joyoboyo sebagai tindakan wakil rakyat yang kurang kerjaan, Bambang Haryo malah meminta Awey belajar lagi terkait fungsi dan tugas anggota dewan.

 

Apalagi Awey menyatakan apa urusannya pusat (DPRRI) cawe-cawe soal terminal B dan C, itu rananya provinsi, bukan pusat, tidak ada kewenangannya, kalau mereka sudah duduk bersama, nggak usah cawe-cawe lagi, kalau nggak ada kerjaan jangan cari-cari kerjaan.

 

Menurut Bambang Haryo, pernyataan Awey itu sebagai bentuk tidak pahamnya Awey sebagai wakil rakyat memahami aturan yang ada. 

 

"Awey jangan asal ngomong , jangan asbun, tugas saya ngawasin jalanya UU. Kalau ada pelanggaran UU maka DPR RI Berhak untuk memberikan teguran , baik pemerintah pusat, provinsi atau pemerintah kota yang berwenang," jelasnya.

 

Bambang Haryo bahkan menuding Awey yang kurang kerjaan. dan menganjurkan banyak belajar tentang undang undang. 

 

"Belajar dulu tentang UU, fungsi DPR salah satunya pengawas jalannya UU. Awey kalau mau belajar tentang kemasyarakatan belajar yang baik dulu. jangan komentar kalau gak paham UU. Jangan jangan malah dia yang gak ada kerjaan, pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive