Partai Demokrat Jatim dukung statement Ibas terkait Pilpres 2019

November 14, 2018

 

Sby, MercuryFM - DPD Partai Demokrat Jawa Timur dukung statement Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhi Baskoro (Ibas) terkait dukungan di pilpres 2019. 

 

Pernyataan Ibas yang menyatakan bahwa Partai Demokrat tidak akan memberikan punishment pada kader yang mendukung Jokowi-Makruf dalam Pilpres 2019 mendatang. Merupakan sikap bijak DPP terkait pilpres 2019

 

"Pernyataan itu adalah pernyataan yang realistis dan demokratis. Kita di Jatim mendukung dan menyambut baik dengan pernyataan mas Ibas," ujar Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur. 

 

Menurut Politisi yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Provinsi Prabowo - Sandi Jatim itu mengatakan, kondisi Pileg dibarengkan dengan Pilpres berdampak ke sejumlah hal. Termasuk adanya beberapa caleg Demokrat yang  mendukung Jokowi sejak jauh jauh hari.

 

"Kita sempat menyampaikan usulan dari Jatim ke DPP, tentang dukungan ke Jokowi. kami menetapkan caleg itu jauh sebelum Demokrat menetapkan arah dukungan dalam Pilpres. Yang nyaleg lewat Demokrat ada dari banyak kalangan," kata Renville.

 

Kata Renville, DPD Demokrat Jatim, tidak bisa berbuat banyak ketika calegnya sudah lama Pro Jokowi, begitu juga ada yang pendukungan Prabowo juga nyaleg di Partai Demokrat.

 

Sehingga lanjut Renville, komitmen untuk mendukung salah satu pihak dari kedua figur itu juga sudah mengakar dari sejak penetapan calon presiden dan arah dukungan partai pengusung.

 

"Jadi yang nyaleg di Demokrat ini macam-macam backgroundnnya. Mereka tokoh-tokoh yang punya massa dan suara. Sekarang misal caleg dari Pro Jokowi, pengikutnya, pemilihnya pasti ke Pak Jokowi, kan kita nggak bisa larang, dan dia (caleg) juga nggak bisa disalahkan karena saat daftar caleg memang sudah ada komitmen dari dia dan pemilihnya," papar Renville.

 

Namun secara tegas, Renville menyatakan secara kepartaian Partai Demokrat tetap all out untuk mendukung Prabowo-Sandi.

Namun, jika teman-teman pemilih dari caleg memilih Jokowi dalam Pilpres, Demokrat tidak bisa melarang. Kondisi ini memang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, saat Pileg tidak dilakukan bersama Pilpres.

 

"Ini sistem baru yang harus kita sesuaikan juga. Artinya Pilres dan Pemilu harus dipisahkan. Untuk masyarakat ke bawah tidak mungkin pilpres dan partainya itu pilihannya linier.  Itu yang harus kita pahami, dari banyak survei juga menampakkan data bahwa pilihan pilpres dan partai itu tidak ada liniernya," pungkas Renville. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive