Ditemukan Anggaran di Dinas Perumahan Rakyat yang kesampingkan kepetingan masyarakat

November 22, 2018

 

Sby, MercuryFM – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya pemerintah Propinsi Jatim dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat. Anggaran yang diberikan oleh APBD terhadap dinas ini dalam RAPBD Jatim 2019 banyak yang belum menyentuh kepentingan masyarakat dalam program yang dibuatnya.

 

Ini tampak pada temuan Anggota Komisi D DPRD Jatim, H Samwil di dinas tersebut senilai menemukan adanya belanja senilai Rp 103 miliar lebih. Dengan judul Kegiatan program Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

 

Di dalam anggaran kegiatan tersebut didalamnya mencantumkan anggaran untuk Rehab Gedung Bakorwil Madiun, Malang, Jember, Pameksan, Bojonegoro senilai Rp8,2 miliar. Kemudian Belanja Meubelair dan Furniture di 5 Bakorwil Rp 8,2 miliar serta Belanja Pembangunan Gedung-Gedung pemerintahan senilai total Rp 84,7 Miliar. 

 

“Dari total Anggaran Belanja Dinas Cipta Karya (PRKPCK) Jatim Rp 200 miliar lebih, 100 miliar lebih untuk pembangunan gedung pemerintah, selebihnya untuk belanja pegawai kegiatan rutin kantor lalu sebagian kecil lainnya baru untuk rakyat,” kata politisi Partai Demokrat ini.

 

Menurut Sanwil  dari Jumlah anggaran tersebut, terlihat jelas kurang berpihak pada kepentingan rakyat. Padahal sudah jelas, misi Gubernur Jatim Soekarwo untuk APBD 2019 ini adalah Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan. 

 

“Harusnya kan minimal 50% untuk masyarakat, 50% untuk pembangunan kantor. Tapi faktanya di R-APBD 2019 ini anggaran pemukiman sangat jomlang, lebih banyak untuk kebutuhan pembangunan kantor pemerintah ketimbang untuk rakyat,” ungkapnya.

 

Sanwil menilai, pembangunan kantor Bakorwil dan sejenisnya itu kurang penting. Yang terpenting itu adalah  bagaimana perumahan dan pemukiman untuk masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. 

 

"Kurang tepat ketika melihat anggaran Rp 103 lebih hanya untuk kepentingan rehab kantor Bakorwil lengkap dengan perabotannya. Padahal kantor Bakorwil itu sudah bagus-bagus,” ulasnya. 

 

Pihaknya lanjut Samwil akan membicarakan temuan ini dengan semua anggota dan pimpinan Komisi D. 

 

“Nggak boleh terlalu timpang begini. Yang diperuntukan untuk masyarakat itu mestinya diutamakan," ujarnya.

 

Pihaknya kuatir seperti pengalaman sebelumnya, Ketika Pemprov Jatim memberikan anggaran untuk perbaikan kantor namun kemudian kantor tersebut malah diambil alih pusat. Seperti halnya Kantor-kantor Balai, kemudian Terminal Type A. 

 

“Nah ini bisa saja terjadi di kantor Bakorwil. Makanya saya sebut dana pembangunan Bakorwil ini belum penting, yang penting itu perumahan untuk rakyat. Masih banyak pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni yang ada di tengah masyarakat kita di jatim ini. Ya seharusnya anggaran itu diarahkan kesana," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive