• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Fraksi fraksi di DPRD Jatim dukung percepatan RPJMD Khofifah-Emil pasca dilantik nanti

November 29, 2018

 

Sby, MercuryFM - Usulan Gubernur Jatim Soekarwo agar Gubernur terpilih Khofifah Indar Parawansa untuk segera mengajukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disaat anggaran APBD Jatim 2019 berjalan, mendapat dukungan Fraksi Fraksi di DPRD Jatim.

 

Sahat Tua Simanjuntak ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mengatakan bahwa usulan Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo, bisa dimaklumi lantaran ada problem konstitusi bagi kepala daerah terpilih yang dilantik saat APBD sudah berjalan sehingga ada sedikit kendala dalam rangka memaksimalkan kepala daerah yang terpilih untuk mejalankan semua programnya.

 

Kata Sahat pengajuan dilakukan agar Gubernur Khofifah nantinya setelah RPJMD bisa segera mengajukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD jatim 2019. Agar program yang dimiliki Gubernur baru bisa segera dilaksanakan dalam anggaranbtahun 2019.

 

"Memang ini keluar dari kebiasaan. Dimana Gubernur terpilih baru bisa mengajukan RPJMD 6 bulan setelah pelantikan. Namun ini dilakukan semata mata untuk memaksimalkan program yang dimiliki Gubernur terpilih agar segera bisa dijalankan dianggaran 2019," ujarnya.

 

Dengan adanya hal itu lanjut pria yang juga sekertaris DPD Partai Golkar Jatim, maka Fraksi Golkar DPRD jatim akan mengusulkan dalam awal sidang tahun 2019 untuk memasukkan properda P-APBD 2019, guna dimasukkan pada triwulan pertama tahun 2019.  

 

"Alasannya, tanpa ada usulan dari properda maka kita akan sulit memasukkan perda-perda yang baru karena kita sudah sepakat setiap Raperda yang dibahas dalam satu tahun itu harus dibahas lebih dulu oleh Properda," tegas anggota Komisi C DPRD Jatim.

 

Namun Sahat berharap dalam penyusunan RPJMD Jatim 2019-2024, Gubernur Jatim terpilih bisa melanjutkan filosofi yang digunakan Pakde Karwo. Meminjam istilah yang disampaikan dirinya dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi di rapat paripurna DPRD Jatim,  yaitu The Winner Is Not Take All, The Winner Don't Take It All (Pemenang itu tidak mengambil semuanya).

 

"Artinya dalam menyusun RPJMD, Pakde Karwo dulu juga mengajak DPRD Jatim sehingga RPJMD Gubernur Jatim itu menjadi bagian dari program yang dilaksanakan anggota DPRD Jatim. Sehingga tampak kebersamaan," kelakarnya. 

 

Senada ketua FPAN DPRD Jatim, Agus Maimun menyatakan ini upaya membuatkan landasan yang bagus bagi Khofifah-Emil dalam memimpin Provinsi Jatim ke depan. 

 

"Ini bisa terjadi karena Pakde Karwo juga menjadi bagian pendukung dari Gubernur Jatim terpilih," jelas anggota Komisi B DPRD Jatim.

 

Menurut Agus Maimun, percepatan efektivitas program-program Gubernur Jatim terpilih memang diperlukan. Mengingat jika tak ada terobosan, maka selama setahun ke depan Khofifah-Emil hanya bisa menjalankan program-program Gubernur Jatim sebelumnya.

 

"Kita ingin agar Bu Khofifah bisa lebih maksimal menjalankan programnya ditahun 2019 pasca dilantik. Meskipun APBD 2019 melalui pertai pendukung beliau yang ada di DPRD jatim telah mengakomodir sebagian programnya dalam APBD 2019," pungkasnya. (ari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive