Mutasi pejabat jelang berakhir masa jabatan Gubernur Soekarwo tidak langgar aturan

December 1, 2018

 

Sby,MercuryFM - Mutasi Pejabat di lingkungan Pemprop Jatim yang dilakukan Gubernur Jatim Soekarwo dinilai DPRD Jatim tidak menyalahi aturan.

 

Mutasi terhadap Pejabat eselon II, III dan IV yang berjumlah sekitar 400 orang tersebut perintah dari Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

 

Renville Antonio, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim mengatakan, meskipun mutasi itu dilakukan oleh Gubernur yang sudah mendekati akhir masa jabatan, hal itu tidak menjadi masalah. 

 

Apalagi secara regulasi struktur pemerintahan, sebelum melakukan mutasi, Gubernur Jatim dan tim kepegawaian (baperjakat) sudah melakukan konsultasi minta persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

 

“Sudah kita cek aturan-aturannya, tidak ada yang dilanggar. Ini konsekuensi dari PP No 18/20016 dan Permendagri No 12/2017, sehingga dilakukan mutasi kemarin,” kata Renville, Sabtu (01/12/2018).

 

Kata Renville, salah satu konsekuensi dari aturan tersebut memberi batas waktu kepada pemprov untuk segera mengisi kekosongan jabatan kepada OPD yang ditinggal pejabat eselon II purna tugas. 

 

Selain itu juga terkait dengan 27 Unit Pelaksana teknis (UPT) dilingkungan Pemprov Jatim yang dilikuidasi. Di 27 UPT itu rata-rata administratur nya sudah eselon III dan IV, dan mereka itu tidak diperkenankan non job. 

 

“Kebetulan juga 1 Desember ini banyak pejabat yang pensiun, sehingga pelantikan (mutasi) menurut Mendagri perlu dilakukan,” jelas Renville.

 

Pria yang juga wakil ketua komisi C ini juga yakin dalam melakukan mutasi ini Gubernur Jatim Soekarwo pasti sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa.

 

“Saya rasa Bu Khofifah sangat memahami itu, karena beliau paham Pakde Karwo tidak akan pernah melakukan suatu hal penting tanpa pertimbangan matang dan hasil konsultasi dengan pemerintah pusat,” pungkas Renville yang juga mantan Sekretaris Tim Pemenangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018 lalu. 

 

Sementara itu sebelumnya Gubernur Jatim Soekarwo akrab dipanggil Pakde Karwo mengatakan pelantikan ini sengaja dilakukan karena hari ini merupakan batas akhir (deadline) keputusan Mendagri. Yang meminta supaya pegawai di 27 UPT di lingkungan Pemprov yang telah dilikuidasi Kemendagri segera mendapatkan posisi atau mengisi kekosongan jabatan yang lowong. 

 

"Ini konsekwensi dari PP No.18 tahun 2016 dan Permendagri No.12 tahun 2017 sehingga sebanyak 27 UPT dilikuidasi. Rata-rata mereka itu administrator eselon III dan IV dan tidak diperkenankan non job makanya kita masih menunggu jabatan yang lowong untuk diisi dan kebetulan 1 Desember banyak yang pensiun sehingga pelantikan dilakukan hari ini," jelas Pakde.

 

Sesuai keputusan Mendagri, lanjut Pakde Karwo persoalan nasib pegawai yang instansinya dilikuidasi harus dituntaskan paling lambat akhir 2018 ini. 

"Sekarang sudah terisi semua dan dari sisi idealisme serta  kompentensi 100 persen sudah bagus. Tinggal masalah integritas yang sulit untuk diukur sehingga kami melihat  data historisnya," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group