• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Protes PP 49, puluhan GTT PTT Jatim datangi DPRD Jatim

December 10, 2018

 

Sby,MercuryFM - Puluhan guru PTT/GTT Jatim yang mengatasnamakan tenaga non PNS GTT/PTT datangi DPRD guna mempermasalahkan PP no 49 tahum 2018 tentang management pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

 

Diterima wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim dan Agatha Retnosari dari Fraksi PDI Perjuangan, mereka meminta agar DPRD Jatim bisa meneruskan ke pemerintah pusat agar ada kebijakan terkait PP no 49 tersebut.

 

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI Jatim, Edi Suyatno yang mendampingi GTT/PTT, mengaku dalam PP 49/2018 tidak mengatur skema pengaturan GTT yang sudah lama mengabdi dengan guru yang baru lolos rekrutmen P3K. Mengingat dalam rekrutmen memperbolehkan usia 20 tahun hingga pensiun kurang setahun

 

 

“Aturan ini tidak adil. Mereka yang lama itu rugi karena sudah mengabdi sudah puluhan tahun, haknya sama dengan yang baru lulus rekrutmen P3K sehingga merasa tidak diperhatikan GTT yang lama. Maka ini harus dipertimbangkan,” ungkap Edi, di sela-sela hearing dengan Komisi E DPRD Jatim, Senin (10/12).

 

Tak hanya itu saja, ketidakadilan PP tersebut lanjutnya juga karena P3K tidak termasuk pegawai yang menjaga tata usaha, laboratorium dan penjaga sekolah. Namun yang lebih ironis lagi adalah pemerintah menerapkan kontrak kerja setahun sekali, dan akan diperpanjang apabila kinerjanya baik.

 

“Pemerintah seharusnya menghapus sistem perpanjangan kontrak setiap tahun sekali. Kontrak seharusnya sekali sampai purna tugasnya. Atau langsung saja diakui sebagai ASN karena pemerintah menganggap sama dengan ASN,” tegasnya.

 

Edi mememinta pemerintah memberi jalur khusus bagi guru yang tidak lolos tes rekrutmen ASN karena saat ini ada sekitar 4 ribu GTT di Jatim yang menanti kejelasan statusnya.

 

Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengatakan, hal yang wajar jika GTT resah dengan adanya PP 49 karena pengakuan sebagai guru honorer hanya satu tahun sekali, bukan sekali dalam pengabdiannya.

 

Pemerintah kata Suli, seharusnya memberi SK pengangkatan P3K hingga purna tugas guru tersebut.

 

“PP itu sedikit melegakan karena memberi pengakuan sebagai honorer. Tapi timbul prasangka, jangan-jangan ini tahun politik karena kontraknya setahun sekali," ujarnya

 

Dilanjut Suli,  hal ini menyangkut masa depan GTT/PTT, maka sangat dikhawatirkan menimbulkan persoalan sendiri bagi para guru honorel itu. Komisi E akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar menghapus system kontrak setahun sekali.

 

Hal senada dengan ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo menginginkan ada perbedaan antara GTT yang sudah mengajar puluhan tahun dengan yang baru. Pemerintah bisa mengangkat GTT menjadi ASN bagi yang sudah mengabdi puluhan tahun. 

 

“Harus ada prioritas bagi yang lama mengajar. Jangan disamakan dengan yang baru menjadi GTT,” paparnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive