• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Hukum harus mampu menjadi fasilitasi pembangunan

December 22, 2018

 

 

 

 

Sby, MercuryFM - Hukum harusnya mampu  memfasilitasi pembangunan. Karena hukum merupakan lembaga  terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial dan instrumen penting untuk mencapai  ketertiban sosial yang menjadi dasar dalam pembangunan. 

 

Dalam pembangunan, hukum harus memberikan akses dan fasilitas, sehingga 

hukum tidak menghambat dalam proses demokrasi,” ujar Pakde Karwo sapaan 

akrab Gubernur Jatim, Soekarwo, ketika menjadi pembicara seminar internasional yang bertemakan Hukum dan Politik, yang diadakan oleh Komisi A DPRD Jatim bekerjasama dengan Universitas Narotama di ruang rapat paripurna DPRD Jatim, Sabtu (22/12).

 

Menurut Pakde, hukum ibarat rel yang akan membawa pada tujuan  akhir pembangunan yaitu kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan pengertian pakar  hukum Roscoe Pound yang memiliki 2 fungsi yaitu sebagai social control dan social  engineering. Yang keduanya bermuara pada kesejahteraan.  

 

“Hukum adalah relnya, sedangkan politik merupakan lokomotifnya, sehingga  politik jangan sampai keluar dari rel atau hukum yang ada. Karenanya praktek penerapan hukum harus bisa menentukan kemana arah kita,” jelasnya.

 

Kata Pakde, dalam menghadapi era globalisasi hukum harus bisa menjadi alat  pembaharuan dalam masyarakat sehingga bisa merubah nilai-nilai sosial yang ada.  

 

Selain itu, hukum dalam masyarakat modern memiliki ciri mampu menghapus  kebiasaan yang dipandang tidak sesuai serta menciptkan perilaku baru yang  menunjang pencapain tujuan pembangunan. 

 

“Pola hukum yang diterapkan yakni sistem hukum responsif, sehingga hukum  bisa menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat,” paparnya.

 

Maka itu pihaknya lanjut Pakde berharap, aturan hukum sebagai rel pada pelasaksanaan politik.  Harus bisa diterapkan dengan ketat. Disamping itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pembentukan hukum, karena masyarakat merupakan subyek bukan obyek. 

 

Pelibatan masyarakat atau partisipatoris ini mulai dari pembuatan peraturan terkecil di tingkat  desa hingga konstituen yang lebih tinggi.  

 

“Dalam mewujudkannya diperlukan kepemimpinan yang kuat baik dalam hal 

kecerdasan intelektual maupun spiritual. Selain itu, juga dengan memperbanyak 

konsep partisipatoris," harapnya.

 

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poeernomo mengatakan, diadakannya seminar ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang  konstruktif bagi perkembangan serta kemajuan bidang hukum dan politik yang beretika  di Jatim pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

 

“Lewat kegiatan ini, kita  berharap bisa memberikan jawaban atas adanya revolusi industri bagi profesi hukum  dan politik. Khususnya persiapan dalam menghadapi pemilu serentak,” terangnya.

 

Freddy Poernomo menambahkan, target dari seminar ini yaitu pertama supernasi hukum yang ditegakkan, Kedua yaitu beretika politik, dan ketiga yaitu politisi juga harus menciptakan harmonisasi berdemokrasi yang baik, dan jangan sampai NKRI yang selama ini dijaga bersama dilukai oleh pesta demokrasi yang kurang baik pada pileg 2019 mendatang. 

 

"Ingat beda pilihan boleh dilakukan saat pileg nanti. Tapi Saya minta kepada semua masyarakat, mari jaga keutuhan NKRI kita, kedaulatan negara kita yang selama ini sudah dibangun oleh para pahlawan bangsa Indonesia," tegas pria yang juga politisi asal Fraksi Golkar DPRD Jatim ini. (ari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive