• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

DPRD Jatim minta kebijakan BPJS jangan sengsarakan rakyat

January 15, 2019

 

Sby, MercuryFM - Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait masalah akreditasi rumah sakit. Pasalnya, data yang masuk di DPRD Jatim, ada belasan rumah sakit yang belum terakreditasi.

 

“Ya sebetulnya kepala dinas kesehatan memanggil semua direktur rumah sakit baik tipe A,B,C dan D. Kewajiban rumah sakit adalah untuk akreditasi. Karena itu sejak awal BPJS harus  berkoordinasi dengan Depkes karena BPJS tidak bisa mengintervensi," ujar Agus Dono Wibawanto anggota komisi E DPRD Jawa Timur Agusdono Wibawanto pada Senin (14/0/19).

 

Menurut ketua fraksi Demokrat DPRD Jatim ini, Dinkes Jatim harus melakukan terobosan agar masyarakat yang menjadi peserta BPJS bisa tercover dirumah sakit terdekat. Tidak perlu masyarajat harus pergi jauh ke rumah sakit yang masuk dalam standart akreditasi BPJS. 

 

“Banyak  RS  belum siap, walaupun itu sudah kewajiban terkait akreditasi. Saya menghimbau dinkes segera mengkalkulasi berapa persen rumah sakit yang tidak terakreditasi dan tidak terdata BPJS," jelasnya.

 

Selain itu kata Agus Dono, beberapa kebijakan yang diambil BPJS saat ini juga cenderung tidak populis. Dia mencontohkan ketentuan bahwa nasabah yang akan menjadi peserta mandiri akan dipotong melalui rekening bank dikhawatirkan membuat takut calon pendaftar.

 

“Jangan mengambil kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Negera harus memberikan jaminan kesehatan dan regulasinya BPJS. Kalau belum memberikan pelayanan maksimal secara penuh, jangan buat kebijakan yang tidak populis dong. Kebijakan politik BPJS jangan selalu memberikan resah di stakholder,” jelasnya.

 

Yang perlu diingat oleh BPJS lanjut politisi yang maju lagi sebagai caleg partai Demokrat daerah pemilihan malang raya, peserta BPJS tidak semua dibiayai negara. Sehingga jangan buat administrasi yang bertele tele. 

 

Orang mandiri hak kesehatan, moboilisasi cepat dan administrasi bertele-tele. Kalau rumah sakit jauh, karena rujukan tidak mengambil wilayah mana.

 

"Contoh BPJS mendaftar mandiri bayar langsung dipotong didebet. Kebijakan itu membuat orang mau mendaftar terus takut, karena tidak semua orang punya dana di perbankka," jelasnya. 

 

"Selain itu pula sistem rujukan yang membuat masyarakat bingung, karena ada rumah sakit yg harus ditempuh dengan jarak jauh karena sistem rujukan yang harus melewati rumah sakit type C D B A atau apalah itu,"  pungkasnya melanjutkan. (ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive