GMNI minta Mendagri tindak tegas Wabup Trenggalek yang menghilang

January 22, 2019

 

Sby , MercuryFM - Menghilangnya Wakil Bupati Trenggalek, Nur Arifin dari tugas-tugasnya sejak 9 Januari memantik reaksi kelompok milenial di Jawa Timur. 

 

Mereka menyesalkan prilaku yang ditunjukkan oleh Wakil Bupati Trenggalek tersebut. Apa yang di tujukkan oleh wabup itu keluar dari sikap anak anak muda milenial saat ini. 

 

"Idealisme adalah kemewaan terakhir yang dimiliki anak muda. Tipikal anak muda pekerja keras. Bukan lepas tanggung jawab, apalagi ini untyk urusan penerintahan," ujar Dendy, Setiawan, mantan Ketua DPD GMNI (Gerakan Mahasisw Nasionsl Indonesia) Jawa TImur, Selasa  (22/01/19).

 

Dendy mengatakan, “bolos” kerja selama 12 hari, itu adalah tindakan yang kurang patut dilakukan oleh pejabat muda sekelas Nur Arifin, yang akrab di panggil Gus Ipin. Apalagi Nur Arifin selain menjabat Wakil Bupati Trenggalek,  juga melekat jabatan sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur.  

 

"Kabar menghilangnya Gus Ipin mengingatkan kasus Bupati Talaud (Sulawesi Utara), Sri Wahyumi Manalip, yang dinonaktifkan Mendagri. Bupati cantik itu terbukti pelesiran ke luar negeri selama 20 hari tanpa izin," urainya.

 

Kata Dendy, Seharusnya Wabup Trenggalek memegang amanah dengan penuh idealis, dimana sudah 12 hari ini menghilang misterius dan tidak menjalankan Roda Pemerintahan. Otomatis, disaat yang sama,  kewajiban yang melekat sebagai seorang wakil bupati Dan juga katanya Pimpinan organisasi kepemudaan tidak dijalankan dengan benar. 

 

Terlebih dalam hal pemerintahan daerah, adalah jabatan publik yang sangat dihormati dan didapat dari suara rakyat. 

 

"Maka dengan itu sudah selayaknya kami menuntut mendagri untuk mengkaji dan mengklarifikasi serta memberikan sanksi terjadinya Peristiwa tersebut yakni berupa Peringatan atau bahkan pencopotan sebagai wakil Bupati Trenggalek," tegas Dendy.

 

Tuntutan tersebut, lanjutnya, sesuai UU 23 Tahun 2014 di pasal 77 yang menjelaskan Tentang Pemerintah Daerah. Dimana Kepala Daerah yang meninggakan Tugas, maka Mendagri harus memberikan sangsi tegas. 

 

Apalagi beredar isue Wabup Trenggalek pelesir ke Luar Negeri tanpa memberitahukan ke Mendagri dan Gubernur. 

 

"Dari informasi yang berkembang, kami meyakini adanya pelanggaran terhadap Wabup Trenggalek itu," pungkasnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin tiba tiba menghilang dari Trenggalek tanpa ada ijin maupun pesan. Hal ini mengakibatkan kebingungan di pemerintahan Trenggalek. 

 

Bahkan sempat muncul keinginan pejabat dilingkungan Tremggalek untuk melaporkan menghilangnya wabup ke kepolisian. Sebab sejak tanggal 9 sampai 20 Januari, telpon genggam yang dimiliki Wabup tidak aktif. Termasuk Ajudan Wabup sendiri yang juga kehilangan kontak keberadaan Wabup Nur Arifin. (ari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group