• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Hanya 15% masyarakat Jatim terpengaruh money politik

January 25, 2019

 

Sby,MercuryFM - Riset Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya mencatat, 15 persen masyarakat Jatim bisa berubah pilihan karena politik uang.

 

Sementara itu tercatat 66,50% masyarakat Jatim tetap menerima uang dari money politics yang diberikan calon. Tetapi, mereka tetap memilih berdasarkan hati.

 

Sedangkan 15% menerima uang tersebut sekaligus memilih calon yang memberikan uang. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang mau menerima uang tetapi tidak memilih yang memberi uang dengan persentase 16,67%.

 

“Hanya 1,87% masyarakat di Jatim yang menolak menerima uang dengan alasan yang beragam,” Kata Direktur PUSAD UM Surabaya Satria Unggul.

 

Satria menjelaskan, alasan pemilih yang tidak mau menerima ‘sedekah’ politik paling tinggi adalah alasan idealisme agama. Selebihnya, ada juga yang karena takut melanggar hukum.

 

Riset yang dilakukan di 38 kabupaten/kota pada periode November – Desember 2018 tersebut juga melihat potensi konflik yang mungkin terjadi di Jatim selama momentum politik ini berlangsung. Potensi konflik tersebut khususnya atas dasar agama.

 

Satria menuturkan, tipologi potensi konflik yang didorong oleh seruan atas nama agama sebanyak 40,5 persen. Selain itu, potensi konflik juga terjadi atas dasar penyalahgunaan perizinan dalam Pemilu sebanyak 24,5 persen, informasi hoax dan black campaign sebanyak 13,2 persen, isu SARA 11,8 persen, serta netralitas ASN dan penyalahgunaan APBN/APBD sebanyak 10 persen.

 

Gambaran tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi dinamika politik dan demokrasi di Jatim. Terlebih Jatim merupakan provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertinggi kedua setelah Jawa Barat. 

“Kami menggunakan metode multistage random sampling sekaligus memadukannya dengan metode penelitian kualitatif. Dari hasil riset ini, setidaknya dapat menjadi perhatian bersama, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat maupun masyarakat untuk saling bekerjasama,” jelas Satria.

 

Sementara itu pengamat politik Unair Ari Bowo saat menjadi pembicara dalam Rilis hasil riset  PUSAD UM Surabaya mengatakan tingginya money politik itu disebakan karena terbatasnya media sosialiasi caleg di Pemilu 2019.

 

"Mau berkampanye ke media tidak boleh karena ranah KPU, sedangkan kampanye langsung kemasyarakat terbentur banyaknya aturan. Karenanya mereka membeli amplop sebanyak-banyaknya nantinnya" ujarnya.

 

Ari Bowo juga mengatakan, kalau tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi indikator demokratisasi sebuah pemerintahan.

 

"Kalau jumlah golputnya banyak berarti negara itu semakin demokratis, beda kalau pemilihnya diatas 99 persen, hampir pasti pemerintahan itu otoriter" tegasnya.(Alam)

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive