• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Raperda Pendidikan untuk Kemakmuran harus terwujud di Jatim

February 15, 2019

 

Sby,MercuryFM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur berpandangan bahwa pendidikan dan penghidupan yang layak adalah mandat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

 

Bukan hanya sebagai mandat konstitusi, tapi PKS Jatim menyadari bahwa pendidikan adalah kunci dari kejayaan bangsa di masa kini dan masa depan. 

 

"Pendidikan adalah kunci dari kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Namun saat ini dapat disaksikan angka pengangguran di Jawa Timur sangat tinggi. Indeks ketimpangan sosial juga tinggi," kata Ketua DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan kepada wartawan, Jumat (15/2/19).

 

Untuk itu kata Arif PKS Jatim, menilai perlu adanya  peraturan daerah (Perda) yang akan mengatur penyelenggaraan pendidikan yang dapat memastikan tercipta kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

 

"Raperda ini dapat disebut Perda Pendidikan untuk Kemakmuran. Ide dasarnya, jangan sampai di negeri ini ada yang tidak sekolah karena tidak punya biaya," tegas calon legislatif DPRD Jatim daerah pemilihan Surabaya ini.

 

Menurut Arif,  Raperda ini nanti akan memastikan bahwa semua anak usia SMA/SMK di Jatim dapat bersekolah secara gratis dan semua lulusan SMA/SMK dapat bekerja dan atau berwirausaha.

 

Dan untuk meraih itu semua lanjutnya, kebijakan pemberian dana SPP bagi siswa SMA/SMK sehingga wajib belajar 12 tahun dapat dituntaskan. 

 

Ditambah perlunya pendirian SMK Pertanian di seluruh Kabupaten di Jatim sehingga sektor agrobisnis dan agroteknologi dapat berkembang pesat di seluruh kabupaten. 

 

"Serta perlu pula membuka industri-industri pertanian di seluruh kabupaten sebagai laboratorium pendidikan sekaligus sentra produksi pangan," jelasnya.

 

Sementara iti Sekretaris DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menambahkan, alokasi APBD Jatim bisa cover titik krusial pendidikan di Jatim. 

 

"Pendidikan khas di Jatim ini madrasah diniya dan pondok pesantren ini juga harus mendapat perhatian yang sama," kata Irwan.

 

Ditambahkan, banyak cara yang bisa dilakukan agar dana pendidikan ini bisa merata. 

 

"Skemanya bisa belanja langsung atau tidak langsung. Itu hanya soal skema saja. Ini perlu kita kawal agar semua pendidikan itu sama dari Tapal Kuda sampai Mataraman," tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini.

 

Seperti diketahui, UUD 45 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan. "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pada Pasal 31 disebutkan "Setiap warga negara herhak mendapat pendidikan". Sedangkan pada Pasal 31 ayat 3 UUD'45, pemerintah diwajibkan. mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive