Ratusan GTT/PTT Jatim kirim surat ke Jokowi

February 17, 2019

 

Sby,MercuryFM - Gelombang protes atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Permenpan RB nomor 2 tahun 2019 terus terjadi. Kali ini dari Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (FKGTT/PTT) Jawa Timur.

Tadi siang, Sabtu (16/2/2019), puluhan GTT/PTT ini berkumpul di Kantor Pos Kebunrojo, Surabaya. Mereka membuat aksi yang memprotes PP 49/2018 dan Permenpan RB 2/2019 itu. Caranya, GTT/PTT berkirim surat secara masal ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat itu dikirim melalui kantor pos secara bersama-sama. Ada sekitar 700 surat yang dikirimkan ke Presiden Jokowi yang semua isinya sama. “Isinya sama. Memang sudah dikonsep isinya sama. Tapi yang bertanda tangan berbeda-beda,” kata Ketua FKGTT/PTT Jatim, Teguh Supriyanto.

Ia menjelaskan apa yang diinginkan GTT/PTT. Menurutnya, rekrutmen pegawai yang dilakukan pemerintah ternyata tidak mengakomodir GTT/PTT. Meski sudah memberikan pengabdian dengan masa kerja puluhan tahun, GTT/PTT belum tentu termasuk dalam kategori PPPK atau pegawai K2 (honorer).

Karena itu, FKGTT/PTT Jatim meminta presiden agar membuat kebijakan yang adil. Caranya, presiden diminta membuat kebijakan perekrutan pegawai jangan lagi menggunakan kategori. “Tetapi harus berdasarkan masa kerja. Bunyinya adalah pengangkatan honorer dari jalur pengabdian,” urainya.

Teguh kembali mengatakan, jika GTT/PTT tidak masuk dalam kategori honorer atau K2, berarti mereka akan rekrutmen melalui jalur umum. Itu artinya, pengabdian yang dilakukan GTT/PTT selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak dihitung.

“Padahal kalau disebut jalur umum kan berarti yang tidak pernah bekerja. Ini kan tidak adil bagi kami yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Pemerintah harus mengubah ini,” tambahnya.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan pengiriman surat secara masal ini bisa jadi akan berlanjut. Sebab, yang dilakukan saat ini baru perwakilan dari beberapa kabupaten/kota. Misalnya, Magetan, Madiun, Ngawi, Mojokerto, Bangkalan, Tulugagung, Sidoarjo dan Lamongan.

Jika tidak direspons, nantinya akan disusul dengan pengiriman surat-surat yang lain dari GTT/PTT se-Jatim yang lain. “Yang kami lakukan ini adalah tahap satu. Langkah berikutnya adalah daerah-daerah yang lain juga akan berkirim surat yang sama,” ungkapnya.(Alam)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group