DPRD ingatkan Gubernur tentang rencana pembangunan pabrik limbah B3 yang akan dikelola BUMD Jatim

February 22, 2019

 

Sby,MercuryFM - Langkah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang berinisiatif mendorong PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) perusahaan pengeloaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) di Bogor untuk membangun cabang di Brondong Lamongan membuat kaget Kalangan DPRD Jatim. Sebab ini keluar dari rencana pembangunan limbah B3 yang sudah dibahas di DPRD Jatim sebelumnya.

 

Hammy Wahyunianto anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS mengatakan bahwa DPRD Jatim sudah menyetujui jika Pemprov Jatim diera kepemimpinan Gubernur Jatim Soekarwo, akan segera membangunan pusat pengelolaan limbah B3 secara terpadu di Dawar Blandong Mojokerto karena kebutuhan sudah mendesak.

 

“Pembebasan lahan di Dawar Blandong sudah dilakukan. Bahkan ground breaking sudah dimulai, Nantinya pusat pengelolaan limbah B3 itu akan dikelola oleh BUMD Jatim sehingga pengawasannya lebih mudah dan bisa menambah PAD bagi Pemprov Jatim,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

 

Asumsi dasar perlunya pembangunan pusat pengelolaan limbah B3 di Jatim itu, kata Hammy disebabkan limbah B3 itu sangat membahayakan lingkungan hidup dan manusia. Ironisnya, Jatim belum memiliki padahal produksi limbah B3 di Jatim sangat melimpah. 

 

“Selama ini limbah B3 Jatim dibawa ke Cilingsi Bogor sehingga memerlukan biaya dan beresiko tinggi karena diangkut melalui darat,” ungkap anggota Komisi A DPRD Jatim ini.

 

Diakui Hammy, selain pusat pengelolaan limbah B3 di Dawar Blandong Mojokerto yang masih dalam tahap pembangunan, sudah ada beberapa perusahaan swasta yang bergerak untuk pengelolaan limbah B3, seperti PT PRIA di Mojokerto tapi masih dipersoalkan masyarakat setempat.

 

“Kalau memang PT PPLI mau membangun cabang di Lamongan, kami harap juga harus memenuhi prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dengan masyarakat. Hingga saat ini kami baru mendengar dan belum pernah dilapori BLH apakah Fisibilty Study-nya sudah memenuhi aturan atau belum,” beber Hammy.

 

Berdasarkan rencana RTRW Jatim, tambah Hammy kawasan Paciran dan Brondong Lamongan, dulunya sempat akan dijadikan untuk pengembangan Bandara Juanda. Namun rencana tersebut gagal karena pemerintah pusat lebih menyetujui dilakukan perluasan Bandara Juanda daripada membangun bandara baru.

 

“Terus terang kami belum pernah mendengar jika lahan di kawasan Paciran dan Brondong cocok untuk pusat pengelolaan limbah B3. Makanya kami akan minta hasil Fisibilty Study dari BLH Jatim,” ungkapnya.

 

Hammy juga berharap Gubernur Khofifah memperhatikan aspek lingkungan. Pasalnya, tidak semua tanah bisa dipakai untuk menimbun limbah B3. Menurut dia, fisibility study (FS) pembangunan limbah tersebut harus dicermati, agar nantinya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan keresahan bagi warga sekitar.

 

"Harus ditanyakan dulu kepada bu gubernur apakah sudah tahu rencana pabrik pemilahan limbah B3 di periode Pakde Karwo, jangan-jangan beliau belum tahu. Ingat uang APBD sudah banyak yang digunakan untuk rencana pembangunan di Dawar Blandong tersebut. Lalu yang di Lamongan kontur tanah dalam prioritas pabrik pengolahan limbah apa sudah memenuhi. Tidak sembarang tanah bisa dipakai pabrik limbah B3," Pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive