Anggota DPRD Jatim dapil Gresik Lamongan tolak pendirian pabrik limbah B3 di Brondong Lamongan

February 25, 2019

Sby,MercuryFM - Rencana percepatan pendirian pabrik pengelolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang di gagas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan menggandeng PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), dikawasan Desa Tlogo Retno,Brondong,Lamongan dinilai kalangan DPRD Jatim terlalu gegabah. Pasalnya, hingga saat ini ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belum jelas.

 

Bahkan kalangan DPRD Jatim dari Dapil Lamongan-Gresik bersikeras menolak jika lokasi pendirian cabang PT PPLI tetap di Desa Tlogo Retno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. 

 

"Saya pernah reses disana, warga menyatakan keberatan tapi perangkat desanya sudah masuk angin," ujar Ahmad Firdaus Fibrianto anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Senin (25/2/2019).

 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kata Firdaus beberapa lahan yang sudah dibebaskan PT PPLI itu mayoritas berupa lahan pertanian produktif dan berbatasan dengan lahan Perum Perhutani. 

 

"Memang pertanian disana tadah hujan karena sulit mendapatkan air," terang Ketua Komisi B DPRD Jatim.

 

Warga Tlogo Retno juga sempat minta difasilitasi DPRD Jatim supaya diperkenankan membangun telaga (embung) di lahan milik Perum Perhutani untuk memenuhi kebutuhan air warga setempat. Mengingat, selama ini warga terpaksa membangun pipa paralon dari desa lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. 

 

"Dari sisi pengairan saja sudah masuk daerah yang sulit air. Sedangkan pengolahan limbah B3 butuh air yang banyak. Inikan satu indikasi tidak bisa dibangun dikawasan tersebut," jelasnya

 

Di sisi lain, lanjutnya lokasi lahan yang akan digunakan sebagai pabrik pengelolaan limbah B3 itu,  jaraknya juga tak lebih 1 kilometer dari bibir pantai, sehingga selain bertentangan dengan aturan perundangan yang ada juga dikhawatirkan bisa merusak ekosistem lingkungan sekitar.

 

"Brondong Lamongan itu terkenal sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) karena disitu banyak nelayan. Kami khawatir jika pabrik limbah dibangun disana, nasib nelayan nantinya seperti apa sebab biota laut pasti akan rusak jika tercemar limbah B3," ungkap Caleg DPRD Jatim Dapil Lamongan-Gresik ini.

 

Dirinya juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim dan Kementerikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) transparan terkait ijin Amdal yang diajukan PT PPLI di Brondong Lamongan. 

 

"Kami minta dikaji ulang kalau memang sudah keluar ijin Amdalnya. Bahkan kalau perlu ada legal opinion sebagai pembanding," harapnya.

 

 

Senada anggota DPRD Jatim Dapil Lamongan-Gresik lainnya, Makin Abbas juga mendesak PT PPLI terlebih dulu menlengkapi semua persyaratan supaya nantinya tidak ada penolakan dari masyarakat di sekitar lokasi yang akan dibangun pabrik pengelolaan limbah B3.

 

"Jangan sampai mengulang apa yang terjadi di Mojokerto. Kami berharap jangan sampai ada gejolak  sebab masyarakat pesisir Brondong itu dikenal wataknya keras-keras," jelas politisi asli Lamongan ini.   

   

Mantan ketua DPRD Kabupaten Lamongan itu juga menolak jika pabrik pengelolaan limbah B3 yang akan berdiri di Brondong Lamongan itu dimiliki swasta murni.Mengingat PT PPLI sejatinya adalah milik perusahaan PT Dowa asal Jepang.

 

"Kalau memang memiliki potensi bisa menyumbang PAD, kami berharap Pemkab Lamongan dan Pemprov Jatim juga harus dilibatkan, jangan hanya menjadi penonton, Ini juga untuk mempermudah pengawasannya,"pungkas Makin Abbas.(ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group