• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Perda KTR segera disahkan, Diharapkan tidak merugikan siapapun

February 27, 2019

 

Sby, MercuryFM - Terkait masih rancunya penerapan Perda KTR di Kota Surabaya, membuat Asosiasi Petani Tembakau (APTI)  berharap untuk ke depannya Revisi Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yang akan segera diberlakukan di Surabaya tidak merugikan petani tembakau. 

 

Ketua APTI Soeseno mengatakan pihaknya juga menyesalkan langkah pemerintah yang tidak melibatkan petani dalam penyusunan Revisi Perda tersebut. Selain itu juga Ia mengingatkan bahwa petani tembakau juga perlu mendapat perhatian karena tembakau Jatim selama ini memberi kontribusi sebesar 60 persen bagi industri rokok se- Indonesia.

 

""Kami tidak dilibatkan dalam penyusunan Revisi Perda KTR. Namun kami berharap Revisi Perda KTR, meski nantinya setelah disahkan hanya diberlakukan di wilayah Kota Surabaya, tidak merugikan bagi para petani tembakau di Jawa Timur, karena selama ini hasil petani tembakau asal Jawa Timur berkontribusi hampir separuh bagi industri rokok diseluruh Indonesia," kata Ketua APTI Soeseno dalam Forum Antara Berdiskusi yang digelar Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Biro Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Selasa (26/2/2019) dengan tema “Cara Surabaya Mengatur Rokok, Bisa Jadi Rujukan?”.

 

Sementara itu Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Pemkot Surabaya Mira Novia menjelaskan Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Surabaya menegaskan bahwa revisi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak membahas soal batasan produksi dan iklan rokok. Perda tersebut hanya mengatur tentang lokasi atau tempat diperbolehkannya orang merokok. 

 

“Revisi Perda KTR hanya mengatur di mana orang seharusnya boleh merokok. Karena Orang yang tidak merokok punya hak asasi. Mereka juga ingin hidup sehat dan harus kami akomodir,” kata Mira Novia.

 

Praktisi Media Slamet Hadi Purnomo menilai inti dari Revisi Perda KTR sejatinya adalah untuk membentuk perilaku bagi perokok agar menghormati orang lain yang tidak merokok. “Memang diharapkan ada efek jera melalui sanksi yang diberlakukan tapi muara dari dibuatnya aturan dalam revisi Perda KTR ini adalah membentuk perilaku perokok agar tidak seenaknya merokok di berbagai tempat,” ucap  Kepala LKBN Antara Biro Jatim ini.

 

Dan dalam kesempatan yang sama, anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Reni Astuti menambahkan  bahwa pembahasan Revisi Perda KTR sudah dalam tahap finalisasi.

"Selanjutnya draf revisi yang telah kami susun akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur melalui Badan Musyawarah DPRD Surabaya. Kalau sudah ditindaklanjuti oleh gubernur, kemudian dikembalikan ke DPRD Surabaya untuk diparipurnakan dan diberi nomor. Semoga proses pengesahannya di paripurna berjalan lancar," pungkas Reni.(Dani)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive