• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Kepala Daerah yang terpilih diminta KPK ikhlaskan dana yang digunakan dalam Pilkada

February 28, 2019

 

Sby,MercuryFM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut biaya sebesar 20 sampai 30 Miliar, rata - rata dana yang dikeluarkan calon kepala daerah dalam perhelatan pilkada. Kampanye yang dikeluarkan calon kepala daerah di Pilkada menghabiskan Rp 20 hingga 30 milliar. Dan biaya itu tidak bisa tertebus selama lima tahun seorang kepala daerah menjabat. 

 

"Itu survei Kemendagri (kementerian dalam negeri). Saya bilang saya pastikan 5 tahun Bapak menjadi kepala daerah atau bupati, wali kota tidak akan balik modal itu. Ikhlaskan saja pak," ujar pimpinan KPK, Alexander Marwata saat menghadiri acara rapat koordinasi dan evaluasi serta penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jawa Timur bersama KPK di Gedung Negara Grahadi, Kamis 28 Februari 2018. 

 

Pria kelahiran Klaten itu menilai waktu 5 tahun dengan gaji kepala daerah tidak bisa menutup modal yang dikeluarkan saat Pilkada. Kalau berfikir mencari pengganti, pasti jalurnya tidak benar. Arahnya mark mark up atau mengubah anggaran. 

 

Kata Alex, penghasilan bupati atau wali kota berkisar diangka Rp 70 juta perbulan. Sudah termasuk tunjangan. Jika dihitung selama lima tahun menjabat, setidak terkumpul Rp 4,2 milliar. 

 

"Kalau tidak minta fee, mana bisa kembali modal tersebut. Makanya sudah ikhlaskan saja," tutur Alex. 

 

Untuk memenuhi dana ketika kampanye di pilkada sebesar itu, kata Alex, dari pantauan KPK, selalu ada sumbangan dari sponsor. 

 

"Kalau sponsor itu kan nanti pasti imbalannya proyek, izin, seperti itu," ungkapnya. 

 

Alex pun mengusulkan beberapa poin untuk memangkas besarnya dana yang harus dikeluarkan setiap calon kepala daerah. Seperti, peningkatan dana bantuan kepada partai politik. Pemerintah harus mengucurkan dana kepada partai sesuai kemampuan keuangan daerah. 

 

"Nantinya, KPK juga bisa dengan mudah mengawasi. Dan partai politik harus transparan terhadap penggunaan dana bantuan tersebut kepada kadernya," ungkapnya. 

 

Kemudian yang juga jadi usulan Alex adalah mengubah sistem pilkada langsung. Menurutnya, sistem ini menjadi salah satu aspek mahalnya dana yang harus dikeluarkan calon. Kedepan pilkada bupati atau walikota bisa memakai panitia seleksi terbuka. 

 

"Seperti pemilihan komisioner KPK itu, nanti kan putra-putra terbaik daerah itu bisa daftar. Kalau ada kepastian tidak ada iuran atau semacamnya, kualitasnya bisa dijaga. Silakan masyarakat mengikuti. Kan transparan, semua bisa melihat ketika kami diuji," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive