• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Korupsi yang menimpa kepala daerah berawal dari perencanaan anggaran

February 28, 2019

 

Sby,MercuryFM - Kasus korupsi yang sering menjerat kepala daerah berawal dari perencanaan anggaran. 80 persen korupsi terjadi di pengadaan barang dan jasa.

 

"Awalnya dimulai dari perencanaan adanya proyek-proyek pesanan atau usulan bukan dari masyarakat, tapi usulan pengusaha. Kemudian diusulkan ke anggaran DPR," ujar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwoto di Surabaya, Kamis (28/02/19).

 

Menurut Alex, proses pengusulan proyek yang telah salah diawal tersebut,  lantas merembet ke lelangnya. Di tahapan itu, pasti dijatuhkan kepada rekanan. Ujungnya seluruh proses penganggaran proyek dilakukan mark up atau kenaikan anggaran. 

 

"Kalau proses lelangnya nggak benar, yakinlah harganya juga pasti nggak bener, terjadi mark up dan lain-lain. Itu lah rentetannya seperti itu. Lelang nggak bener nanti pasti dari kepala daerahnya pasti minta fee," bebernya. 

 

Sepanjang dua tahun terakhir, KPK kata Alex,  mencatat di Jawa Timur telah ada 13 kepala daerah kena operasi tangkap tangan komisi anti rasuah tersebut. Rata-rata dari yang tertangkap terkait masalah pengadaan jasa dan barang. 

 

Kendati demikian, Alex mengaku pihaknya tidak tinggal diam. KPK berusaha optimal melakukan pencegahan dengan membagi menjadi 9 wilayah pencegahan. Pembagian tersebut, guna memudahkan melakukan monitoring meski KPK berkantor di Jakarta. 

 

"KPK tinggal verifikasi, benar ndak ini yang dilaporkan itu (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Seperti itu mekanismenya," urainya. 

 

Hingga sekarang, lanjutnya, ada sepuluh pemerintah daerah di Jawa Timur yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional atas transparansi. Diantaranya, Lamongan, Surabaya, Pemprov Jatim, Situbondo, Batu, Banyuwangi, Malang, Kediri, Sampang dan Blitar.

 

"Namun program pencegahan tidak menjamin juga kalau itu nilainya baik, dia terus tidak ada masalah. Karena di beberapa daerah yang nilainya baik ternyata kepala daerahnya kena KPK," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive