• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Perlu ada intervensi terhadap daerah yang IPM nya rendah di Jatim

March 11, 2019

 

Sby,MercuryFM - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan perlu adanya intervensi terhadap sepuluh daerah di Jatim dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah. Salah satunya ada di Kabupaten Sampang. Dengan intervensi tersebut maka kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan lebih baik.

 

“Biasanya IPM rendah, kemiskinannya tinggi. Ada kabupaten yang secara lokal bukan daerah yang kesejahteraannya rendah. Tetapi ada di desa atau kecamatan tertentu. Maka kalau tidak dilakukan bersama-sama (dikeroyok), seluruh program intervensinya harus secara komprehensif di titik yang sama,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka Rakerda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 di Ballroom Hotel Bumi Surabaya, Senin (11/03/19).

 

Menurut Gubernur, salah satu langkah yang bisa dilakukan yaitu melakukan pemetaan secara detail menjadi hal yang penting. Dengan pemetaan tersebut bisa menjadikan intervensinya lebih signifikan, lebih masif, lebih sistemik dan lebih permanen.

 

“Jadi solutif sekali langkah ini. Ini semua akan berseiring dengan yang sedang diprioritaskan di Jatim seperti meningkatkan IPM Jatim, menurunkan kemiskinan di Jatim, dan menurunkan gini ratio di Jatim,” kata orang nomor satu di Jatim.

 

Kata Khofifah, pemetaan itu akan menjadi GPS kita. Seluruh pihak yang melakukan intervensi akan memiliki referensi terhadap titik-titik yang ditangani secara detail. 

 

"Signifikansi itu akan semakin terukur per tahunnya. Sehingga nanti pada akhir periode RPJMD bisa menurunkan kemiskinan dan menaikkan IPM," pungkasnya.

 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim H. Yenrizal Makmur, S.P, MM melaporkan perkembangan program KKBPK di Jatim, berdasarkan SDKI tahun 2017, Total Fertility Rate (TFR) mencapai 2,1. Sedangkan berdasarkan Susenas, Provinsi Jatim dan Bali menjadi provinsi di Indonesia yang TFR nya sudah berada di bawah 2.

 

"Ini disebabkan pola keluarga kecil sudah berakar di Provinsi Jatim. Selain itu, juga didukung Kebijakan Pembangunan Keluarga berdasarkan PP No. 87 Tahun 2014 Pasal 6 diarahkan untuk melembagakan NKKBS, memberdayakan fungsi keluarga serta kemandirian keluarga," ujarnya.

 

Kata Yenrizal, capaian kinerja lainnya juga diperoleh seperti pencapaian prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (CPR) di Jatim adalah 63,1 persen berdasarkan hasil Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP 2018). Capaian ini jauh lebih baik daripada capaian nasional yang baru mencapai angka 57 persen. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun mampi ditekan hingga angka 37 per 1.000 remaja usia 15-19 tahun. Angka ini jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 50.

 

Saat ini, di Jatim telah terbentuk 1.416 kampung KB yang kegiatannya terintegrasi dengan program pembangunan Haknnya. Selain itu, sesuai road map kampung KB, diutamakan dibentuk kampung KB di desa miskin/tertinggal dengan sasaran desa stunting.

 

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU dengan Kodam V/Brawijaya Dinas PMD Prov. Jatim, BKN Kanreg II Jatim, LPM Unair dan Unit PPM Poltekes Kemenkes Surabaya, serta penyerahan bantuan skripsi dan thesis secara simbolis kepada mahasiswa-mahasiswi S1 dan S2 wilayah Jatim. (ari)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive