Antisipasi kecurangan dana kapitasi, Dinkes Jatim jalin koordinasi

March 19, 2019

 Sby, MercuryFM - Untuk mengantisipasi resiko fraud (kecurangan) pengelolaan dana kapitasi, Dinas Kesehatan Dinkes Jatim menggelar Rapat Kordinasi Kesehatan Provinsi Jatim dengan mengandeng Kajati Jatim, Kajari se Jatim dan Kadinkes kabupaten/kota se Jatim Kepala Puskesmas se Jatim, Kepala Kejasaan Negeri kabupaten/kota Jatim, Kepala Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota Jatim yang digelar Senin (18/3/2019) di Surabaya.

Kepala Dinkes Jatim Kohar Hari Santoso menyatakan, tujuan diadakannya kegiatan ini untuk menginformasikan sistem perencanaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN, memberikan informasi terkait dengan sistem pertanggungwaban keuangan sesuai aturan pusat dan daerah, untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program JKN di Jatim.

‘’Untuk itu kegiatan rapat koordinasikesehatan Provinsi Jatim ini merupakan salah satu forum komunikasi dan informasi antar stakeholder untuk optimalisasi dan peningkatan kontribusi berbagai sektor dalam pencegahan dan penanganan fraud di Jawa Timur,’’ jelasnya.

Lebih lanjut Kohar mengatakan, untuk pencegahan fraud, pemerintah telah menerbitkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.Perpres Nomor 82 Tahun 2018 pasal 94 tentang Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dibentuk tim yang terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga, BPJS Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta kementerian/lembaga terkait.

Kohar menjelaskan dana kapitasi yang diberikan pemerintah bergantung pada fasilitas kesehatan pertama yang tersedia. "Misalnya kalau di puskesmas punya satu dokter maka besaran dana kapitasi sebesar Rp 3 ribu sampai Rp 4 ribu per kepala keluarga" ujarnya.

Dana kapitasi ini digunakan untuk memelihara kesehatan masyarakat oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama untuk tindakan preventif. "Dana kapitasi bisa juga untuk pengobatan ringan yang tidak memerlukan rujukan terhadap pasien" pungkasnya.(alam)

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive