• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

KPU, Bawaslu Jatim dibantu KPID siap lakukan pengawasan masa kampanye terbuka

March 22, 2019

 

Sby,MercuryFM - Menjelang pelaksanaan kampanye terbuka yang akan dimulai tanggal 24 Maret sampai tgl 13 April, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim siap melakukan pengawasan terhadap kampanye terbuka tersebut. Bawaslu akan konsentrasi terhadap kampanye rapat umum dan iklan kampanye di media massa.

 

Komisioner Bawaslu Jatim Elly mengatakan kampanye rapat umum dan iklan kampanye ini sudah diatur dalam PKPU No. 20 tahun 2018 tentang kampanye dan peraturan Bawaslu. Ia berharap agar peserta pemilu mematuhi aturan yang ada.

 

Untuk kampanye rapat umum pihaknya bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kericuhan. Sebab kampanye terbuka yang menghadirkan massa dalam jumlah besar rentan terjadi kericuhan.

 

“Selain itu kami juga melakukan pengawasan ada atau tidaknya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rapat umum tersebut,” tegasnya saat dikonfirmasi Jumat (22/3/2019).

 

Sedangkan untuk iklan kampanye di media massa, pihaknya akan bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim. Nantinya setiap lima hari sekali akan dilakukan evaluasi.

 

“Untuk iklan kampanye berdasar aturan yang ada ditayangkan selama 21 hari terhitung mulai 24 Maret hingga 13 April. Perlu diketahui bahwa iklan kampanye ada yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu dan ditambah sendiri oleh peserta pemilu,” ujarnya.

 

Terkait soal daerah-daerah yang rawan dalam Pemilu April mendatang, Elly tidak menyebutkan secara detail. Pasalnya, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda. 

 

“Hanya saja yang rawan menurut kami adalah keterlibatan kepala desa dalam kampanye atau memobilisasi masyarakat terhadap pilihan tertentu,” ungkapnya.

 

Sementara itu Ketua KPU Jatim Jatim Choirul Anam mengatakan ada 4 daerah yang dinilai rawan. Pertama adalah daerah yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah. 

 

“Kami memetakan daerah tersebut yakni Tuban, Surabaya dan Jember. Pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, daerah-daerah itu tingkat partisipasinya di bawah 60%,” katanya.

 

Sedangkan yang kedua, kata Anam adalah daerah rawan bencana. Ia berharap untuk proses distribusi dan penyimpanan di gudang tidak ada kendala lantaran saat ini cuaca yang tidak menentu. 

 

“Ketiga adalah daerah yang rawan konflik mulai konflik antar masyarakat ataupun antar kelompok agama,” bebernya.

 

Kemudian yang terakhir lanjut Anam adalah daerah yang tingkat pelanggarannya tinggi.

 

"Dimana pelanggaran itu terjadi tidak selalu atas kesalahan penyelenggara pemilu. Atau ketidaktahuan penyelenggara pemilu, sehingga memunculkan rekomendasi dari Bawaslu," pungkasnya.

 

Masih di tempat yang sama, Ketua KPID Jatim Afif Amrullah berharap media elektronik baik radio maupun televisi harus tetap mengedepankan pedoman siaran pemilu dengan cara menerapkan apa yang sudah menjadi kewajiban dan larangan lembaga penyiaran. 

 

“Lembaga penyiaran harus bisa adil dan berimbang (proporsional) sesuai durasi yang sudah diatur,” katanya.

 

Ia juga mengingatkan saat masa tenang radio dan televisi dilarang melakukan siaran ulang atau memuat berita yang berisi ajakan maupun jejak pendapat. 

 

“Bagi yang melanggar kami tak segan-segan akan memberikan sanksi pada lembaga penyiaran dan merekomendasikan kepada Bawaslu agar caleg atau paslon yang bersangkutan juga disanksi tegas,” pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload