Kuasa Hukum Chinchin : Sudah Diputuskan Tidak Ada Utang, Kok Masih Ngotot

March 22, 2019

 

Sby,MercuryFM - Keinginan Trisulowati alias Chinchin mengajukan intervensi dalam perkara gugatan Gunawan Angka Widjaja kepada ibunya Linda Anggraini, terkait persoalan utang piutang belum menemui titik terang.

Ketika ditanya mengapa gigih menjadi pihak yang mengintervensi, kuasa hukum Chinchin, Ronald Talaway menjawab dengan gamblang. ”Karena urusan utang fiktif ini ada kaitannya dengan Ibu Chinchin dan ketiga anak mereka. Kasihan jika anak yang tidak tahu apa-apa harus mewarisi utang orang tuanya yang jelas-jelas tidak ada,” katanya.

Lebih lanjut Ronald menceritakan drama panjang kasus utang antara Gunawan dan Ibunya. Semua bermula di 2016 silam, di sela perceraian antara Chinchin dan Gunawan, ternyata ada perkara yang menarik dan aneh.

Saat itu Linda menggugat anaknya untuk membayar utang sebesar Rp 665 miliar. Utang itu menurut Linda adalah pinjaman saat anaknya memulai bisnis dahulu. Di gugatan bernomor 580/Pdt.G/2016/PN.Sby itu tertulis jelas bahwa Gunawan dan istrinya, dalam hal ini Chinchin, harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah utang. Tapi anehnya, meski menyebut kata “istrinya”, namun Chinchin sebagai istri tidak ikut digugat. Hal itu, menurut Ronald menimbulkan kesan sembunyi-sembunyi.

Namun, di awal mediasi, Linda dan Gunawan sepakat untuk berdamai. Gunawan membenarkan isi gugatan bahwa memang benar dia berhutang dan bersedia membayar utang senilai Rp 665 miliar itu dengan saham dan aset-aset yang dia peroleh selama perkawinan.

Akta perdamaian yang dibuat di depan notaris Dini Andriani itu sempat diperbaiki. Namun inti dari isinya tetap sama. Bahkan, Gunawan juga akan membayar bunga kepada ibunya senilai 2 persen atau Rp 13 miliar perbulan.

”Jadi, Gunawan dan Linda berdamai sebelum pokok perkara. Tentu ini memunculkan kesan bahwa mereka menghindari pokok perkara dan pembuktian,” jelasnya.

Karena merasa tidak pernah berutang, Chinchin akhirnya menggugat Gunawan dan Linda. Gugatan itu tercatat  dalam nomor perkara 753/pdt.G/2017/PN.Sby. Saat persidangan, pihak Gunawan tidak bisa mendatangkan satu orang saksi pun yang membenarkan adanya perihal utang piutang. Bukti yang diajukan pun hanya SPT Pajak yang justru menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan bahwa memang tidak ada utang yang terjadi.

”Dari sini saja sudah terlihat jelas. Masak berutang Rp 665 miliar tapi tidak ada satu orang pun saksi. Kan aneh,” jelas Ronald.

 

 

 

28 Januari lalu, putusan hakim keluar. Chinchin dinyatakan menang atas gugatannya. Hakim memutuskan utang tersebut fiktif. Bahkan, akta perdamaian dinyatakan cacat dan tidak sah sehingga harus dibatalkan.

Dengan keputusan itu, maka sudah jelas bahwa antara Gunawan dan Ibunya tidak ada transaksi utang piutang. Namun anehnya, setelah keputusan keluar, justru pihak Gunawan terlebih dahulu yang mengajukan banding. Baru tak lama setelah itu, Linda juga mengajukan banding.

Tak cukup sampai di situ, di saat proses banding masih berjalan. Giliran Gunawan yang mengajukan gugatan kepada Ibunya. Menurut Ronald gugatan bernomor 139/Pdt.G/2019/PN. itu justru aneh. Karena materi yang digugat menyatakan bahwa Gunawan memiliki utang kepada ibunya sebesar Rp 107,5 miliar.

”Sudah jelas-jelas dalam perkara sebelumnya (perkara 753) hakim sudah memutuskan tidak ada utang dan dibebaskan dari semua utang, lha ini Pak Gunawan kok malah ngotot mengakui punya utang. Seharusnya orang kan senang hidupnya bebas dari utang,” tegasnya.

Secara logika pula, lanjut Ronald, dengan mengajukan gugatan baru yang berobjek sama namun jumlah utangnya berbeda, maka secara tidak langsung pihak Gunawan mengakui bahwa gugatan sebelumnya yang Rp 665 miliar adalah palsu. ”Lagi pula, ini litis petendis. Perkara banding masih berlangsung tapi sudah mengajukan perkara lagi dengan objek yang sama. Kenapa terburu-buru dan terkesan sembunyi-sembunyi,” jelas dia.

Ronald berharap proses peradilan bisa berjalan fair. ”Majelis hakim supaya tahu bahwa perkara ini sudah diperiksa, diadili, bahkan oleh pengadilan yang sama. Jadi tentu harus lebih menggunakan asas kehati-hatian. Sebab, jangan sampai pengadilan memfasilitasi produk hukum yang bertentangan,” harapnya. (Alam)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group