Pakar perguruan tinggi di Jatim serta masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan RPJMD Jatim 2019-2


Sby,MercuryFM - Masukan sejumlah pakar dan masyarakat sangat diperlukan. Untuk itu pakar beberapa perguruan tinggi di Jatim maupun masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2019-2024, yang akan dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus ) RPJMD DPRD Jatim.

"Kami masih menunggu balasan draft yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sembari menunggu rencana pembahasan bersama pakar, masyarakat umum, dan tokoh agama saat ini tengah disusun,” ujar Ketua Pansus RPJMD 2019 - 2024, DPRD Jatim, Achmad Hadinuddin ditemui di ruang Fraksi Gerindra Jatim, Senin (25/03/19).

Hadinuddin mengungkapkan, saat ini draft RPJMD tengah dibahas di Kemendagri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur masih menunggu sebelum membahasnya menjadi peraturan daerah.

"Tapi prinsipnya kami ingin mengubah paradigma RPJMD 2019-2024," ungkap Hadinuddin.

Kata Hadinuddin , Pansus menargetkan pada pembahasan RPJMD kali ini tidak terfokus di dua lembaga, legislatif dan eksekutif saja. Melainkan juga bersama dengan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pondasi landasan pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan harus digarap dengan mendengar masukan masyarakat.

Pansus berencana melibatkan akademisi, pelaku ekonomi hingga ulama dalam pambahasannya. "Kita butuh masukan. Kami butuh ide dan gagasan, kami juga ingin mencari data dan fakta lapangan yang lebih otentik. Harapannya pansus ini kami jadikan sebagai konsep dialektika publik," harapnya.

Hadinuddin bakal membawa poin RPJMD yang telah disusun ke kampus-kampus untuk membahasnya bersama pakar. Menurutnya, koreksi para ahli ini sangat penting.

"Kajian yang telah dilakukan dapat menjadi masukan bagi DPRD Jawa Timur dalam proses penyusunannya," ungkapnya.

Selain itu, lanjut politisi partai Gerindra ini, pihaknya akan melibatkan tokoh pesantren. Terutama menengah ke bawah yang selama ini melihat kondisi pesantren dan lembaga pendidikannya kesulitan berkembang. Sebab, pesantren menengah ke bawah ini tidak memiliki akses langsung ke pemerintah.

Sehingga mereka kesulitan mengakses bantuan dari pemerintah. Padahal perannya dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat sangat dibutuhkan.

"Kita juga perlu input data dari pelaku ekonomi baik UKM dan skala makro, serta masukan pemerhati lingkungan, karena kondisinya semakin lama semakin kompleks,”kata Hadinuddin Politisi asal Dapil Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo.

Untuk itu pihaknya berharap, dengan melakukan kajian bersama para pihak didapatkan poin yang bisa mengena langsung kepada masyarakat. Mulai masalah ekonomi, lapangan pekerjaan, perbaikan sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan khususnya swasta, hingga pengelolaan lingkungan dan transportasi.

"Semua itu bisa berjalan asalkan nanti postur anggaran dibuat sesuai dengan target capaian kerja yang sudah disusun gubernur," pungkasnya. (ari)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group