• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Puluhan Wali Murid datangi DPRD Jatim tolak sistem zonasi dalam PPDB tahun ini

March 28, 2019

 

Sby,MercuryFM - Kementrian Pendidikan Nasional (Diknas) diminta untuk mengevaluasi penerapan zonasi untuk penerimaan siswa baru, khususnya penerimaan siswa SMA-SMK yang akan berlangsung sebentar lagi.

 

Hal ini tampak dengan kehadiran puluhan perwakilan orang tua siswa (Wali murid) yang tergabung dalam Komite Peduli Pendidikan Surabaya ke Komisi E DPRD Jatim, agar DPRD Jatim secera resmi menyampaikan keberatan dari wali murid di Jatim terhadap penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

 

“Mereka keberatan jika sistem zonasi diberlakukan saat ini. apalagi penerapan zonasi tidak dilakukan secara bertahap namun secara langsung pada tahun ini. seharusnya kalau penerapan zonasi dilakukan harus secara bertahap," ujar anggota Komisi E DPRD Jatim Agatha Retnosari disela menerima aspirasi KPPS, Kamis (27/3/19).

 

 

Menurut politisi asal PDI Perjuangan ini pihaknya  sependapat dengan keberatan wali murid sebab idealnya dalam penerimaan siswa sekolah sebaiknya menggunakan sistem Tes Penerimaan Akademik (TPA) untuk menunjukkan bobot siswa dan sekolah dalam penerimaan sekolah.

 

“Dengan menggunakan TPA tentunya ada adu kecerdasan dengan nilai yang dimiliki siswa. Nilainya bagus belum tentu bisa diterima sekolah tersebut. Harus melalui tes terlebih dahulu,” harap caleg DPRD Jatim dapil Surabaya ini.

 

Sebaliknya, kata Agatha yang juga tercatat sebagai caleg lagi di pemilu 17 april melalui PDI Perjuangan Daerah Pemilihan 1 Surabaya untuk DPRD Jatim, banyak orang tua siswa merasa khawatir dan kasihan dengan anaknya masing-masing kalau diberlakukan sistem zonasi.

 

”Siswa yang sudah semangat belajar namun tak diterima di sekolah yang diinginkan tentunya akan membuat mereka kecewa. Ini yang dikhawatirkan para orang tua yang datang kesini,” bebernya.

 

Sebagaimana diketahui bersama, pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB mengacu pada Permendikbud No.51 tahun 2018. Perbedaan yang mencolok dibanding PPDB tahun sebelumnya adalah calon siswa tak lagi proaktif mendaftarkan diri ke sekolah tertentu. Dengan sistem zonasi justru pihak sekolah yang menjadi proaktif mendata calon peserta didik baru.

 

“Dengan penerapan sistem zonasi, maka calon peserta didik hanya bisa memilih sekolah yang radiusnya tak jauh dari tempat tinggalnya. Kekhawatiran para orang tua didik adalah tidak lagi bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit yang berada di luar zona,” pungkas Agatha Retnosati. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive