• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Ini jawaban Wagub terkait pembangunan pengelolahan limbah B3 di Lamongan dan Mojokerto

April 1, 2019

 

 

Sby,MercuryFM - Pemerintah propinsi (Pemprop) Jatim akan gunakan dua cara dalam rencana pembangunan fasilitas pengelolahan limbah B3 di Jawa Timur. 

 

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan dua cara tersebut yakni bagaimana dua rencana pembangunan  fasilitas pengelolaan limbah B3 di Lamongan serta di kawasan Dawar Blandong Mojokerto bisa berjalan secara bersamaan dan beriringan nantinya.

 

Pertama, kata Wagub, pembangunan pengelolaan limbah B3 di Lamongan oleh PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), perusahaan swasta yang sebagian besar modalnya dimiliki Dowa Eco System, perusahaan asal Jepang.

 

PT. PPLI-Dowa Eco System adalah perusahaan pengelola fasilitas pengolahan limbah B3 terbesar di Indonesia, di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Perusahaan ini berniat untuk membangun fasilitas baru di Kecamatan Brondong, Lamongan.

 

Kedua, Pemprov Jatim pada era pemerintahan Soekarwo-Saifullah Yusuf telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3 di Dawarblandong, Mojokerto, pada Februari 2019 lalu.

 

“Saya kira tidak ada alasan hanya boleh satu. Siapapun yang memenuhi persyaratan bisa. Selain di Lamongan sebelum era kami sudah menyiapkan lahan melalui proses panjang. Dua-duanya harus jalan,” ujarnya, Senin (01/04/19).

 

Emil menjelaskan, nantinya untuk Pusat Pengelolaan Limbah B3 di Lamongan murni akan dikerjakan dan dikelola swasta. Sedangkan yang di Mojokerto akan dikelola BUMD dan Pemerintah Propinsi.

 

“Kebutuhannya kan banyak. Jadi ada reliability (keandalan), misalnya saat salah satunya tidak mampu menampung bisa ditampung di tempat lainnya,” kata Emil di Gedung Negara Grahadi.

 

Izin prinsip dan tata ruang pembangunan pusat pengolahan limbah B3 milik PT. PPLI-Dowa, kata Emil, sudah ada. Tinggal menunggu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Emil tidak bisa memastikan, sejauh mana prosesnya.

 

Sementara, untuk pusat limbah B3 di Dawarblandong, Mojokerto, Pemprov Jatim sampai saat ini masih mencari teknologi yang tepat guna dan membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak.

 

Emil melanjutkan, pembangunan pusat pengelolaan limbah B3 di Mojokerto bisa dilakukan dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

 

“Karena di menu Perpres 38 tahun 2015, pengelolahan limbah itu salah satu item infrastruktur. Bisa dengan KPBU. Tentu ini salah satu model yang governance-nya paling baik untuk menentukan investor yang akan masuk,” ujarnya.

 

Dijelaskan Emil, Pemprov masih akan memformat keterlibatan BUMD dan pemerintah dalam pembangunan pusat pengelolahan limbah B3 di Mojokerto. Selain PPP-KPBU, masih ada kemungkinan kerja sama B to B (business to bussiness).

 

Artinya, BUMD yang ditunjuk melakukan pembangunan (dalam hal ini PT Jatim Graha Utama/JGU) bisa secara langsung bekerja sama dengan investor: bisa jadi perusahaan swasta yang berasal dari luar negeri.

 

“Kalau PPP-KPBU, maka private sector (perusahaan swasta) itu nanti tandatangannya langsung dengan Pemprov. Dia (perusahaan swasta) akan ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK),” ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jatim Aries Mukiyono mengatakan, sampai saat ini sudah ada beberapa negara yang berminat untuk berinvestasi pada pembangunan pusat pengelolahan limbah B3 di Jawa Timur.

 

“Sudah ada beberapa negara, Pemprov Jatim masih menimbang, mana yang paling sesuai untuk bisa masuk ke Jawa Timur,” ujarnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive