• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

PUSAD UM Surabaya: People Power dan Gerakan Putihkan TPS rentan picu konflik Pemilu

April 8, 2019

 

Sby,MercuryFM - Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya hari ini kembali menggelar seminar hasil riset survei Pemilu 2019, Senin (8/4/2019) di Coba Millenial lantai 4 Gedung A UM Surabaya.

Survey yang dilaksanakan pada 5-20 Maret 2019 dengan Sempel sebanyak 1067 responden atau dengan tingkat toleransi (standar of error/d) 3 persen dan tingkat kesalahan pada penelitian ini adalah 5 persen. Teknik pengambilan sampel memakai Multi-Stage Random Sampling yang mana lokasi yang diambil adalah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Kemudian, masing-masing kabupaten/kota diambil 4-5 kecamatan untuk dijadikan sampel penelitian secara proposional. Selain itu PUSAD juga menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis konten untuk memperkuat paradigma penelitian dan mengurangikan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Menurut Satria Unggul W.P, Direktur PUSAD UM Surabaya terdapat tiga faktor tersebar dari diksi yang provokatif yang dapat berpotensi konflik, antara lain pendukung lain menghina calon yang dipilih. Calon yang tidak saya dukung bersaing ketat dengan calon yang saya dukung. Pendukung lain mencabut alat peraga dari calon yang saya pilih.

Untuk diksi provokatif sendiri terdapat 13 diksi yang dicatat oleh PUSAD sebagai diksi paling provokatif yang juga dihimpun berdasarkan traffic di Internet, tiga diantaranya adalah, People Power, Gerakkan Putihkan TPS, Lebaran di TPS.

“Yang paling banyak memang People Power. Ini kalau dibiarkan berlarut larut, TPS akan jadi medan konflik. Akses terhadap terselenggaranya pemilu yang lancar yang netral yang luber jurdil tidak akan terlaksana,” ujar Satria.

Satria pun mengatakan, dampak terburuk dari konflik yang mungkin terjadi juga adanya chaos dengan massa yang tinggi sehingga bisa merusak stabilitas negara dan akan merugikan negara secara finansial.

“Paling buruknya bisa chaos massal, bagaimanapun juga masyarakat saat ini telah mengalami keberpihakan ekstrim yang sangat rentan dengan perpecahan. Kalau itu sampai terjadi bisa saja diadakan pemilu ulang yang malah merugikan negara secara finansial,” tambahnya.(Alam)

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags