• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Generasi Milenial perlu diperkenalkan konsep ekonomi Pancasila

April 11, 2019

 

Sby,MercuryFM - Ekonomi Pancasila sangat perlu untuk diperkenalkan kepada para generasi milenial saat ini. Karena, melalui konsep tersebut diharapkan agar mereka memahami dan membangun makna ideologi Pancasila sesungguhnya. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat mengikuti Diskusi Kelompok Terarah Sistem Ekonomi Pancasila dalam Praktik yang diselenggarakan di ruang Rapat Utama Bappeda Propinsi Jatim, Kamis (11/4/2019).

 

Menurut Emil Dardak sapaan akrab Wagub Jatim ini, kalau para generasi milenial dinilai paling lambat masuk ke dunia kerja, hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang menganggap bahwa dirinya tidak percaya diri kalau mampu menjadi pengusaha yang struggle.

 

“Sekarang kita lihat seorang pengusaha di sektor pertanian, atau peternak. Itu bukan gambaran generasi milenial yang sekolah di SMA, SMK, dan bahkan di bangku kuliah,” ujarnya.

 

Kata Emil, minat generasi milenial pada bidang kewirausahaan juga dinilai rendah. Bahkan, hampir 70 persen tingkat pengangguran terbuka disumbang dari umur generasi milenial. 

 

“Karena itu, sistem ekonomi Pancasila kita titipkan pada perspektif generasi milenial. kita harus membangun lagi konsep keberadaan ekonomi Pancasila dari kacamata milenial," terangnya.

 

Pembahasan terhadap sistem ekonomi Pancasila, lanjut Emil bisa dilihat pada momen pengambilan keputusan, baik pada sisi pemerintah atau masyarakat sipil yang mempunyai peranan penting dalam memberikan opini terhadap sebuah kebijakan.

 

"Apakah kita sudah paham mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ? Ini yang menjadi perhatian pemerintah. Kami tentunya bersyukur dalam mendefinisikan Pancasila khususnya mengelola sistem ekonomi kita. Apalagi Jatim dipilih sebagai tempat diskusi. Bisa dikatakan Jatim menjadi laboratorium untuk melihat bagaimana ekonomi Pancasila diterapkan,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Dr. H. Soekarwo, mantan Gubernur Jatim periode 2009-2019 mengatakan, kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia harus melibatkan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Negara (pemerintah) harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat agar masyarakat terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

 

Kata Pakde sapaan akrab Soekarwo, program pembangunan dan berbagai kebijakan akan efektif jika masyarakat terlibat aktif di dalamnya dan kebijakan yang dimaksud berdaya guna. 

 

“Orang miskin itu perlu kita dengar. Untuk itu kata kuncinya adalah pemberdayaan, bukan charity. Tugas pemerintah mewujudkan keadilan sosial. Masyarakat harus kita dengar, baru kemudian kita bisa melakukan pemberdayaan yang tujuannya mendorong masyarakat semakin produktif,” ujar Pakde.

 

Dicontohkan Pakde, Program Jalan Lain Menuju Masyarakat Sejahtera (Jalinkesra) dan Jalan Lain Mandiri dan Sejahtera (Jalinmatra) yang dijalankan saat memimpin Jatim mampu memberdayakan masyarakat miskin menjadi produktif dan naik kelas. 

 

“Program dan bantuan pemerintah untuk mendorong masyarakat produktif. Ini yang kita perlukan di kedepankan,” pungkasnya. (ari)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive