• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Terkait dugaan money politik di Lamongan Partai Gerindra Jatim tegaskan itu uang saksi dari partai bukan money politik

April 16, 2019

 

Sby,MercuryFM - DPD Partai Gerindra Jatim akhirnya angkat bicara terkait dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Money Politic yang dilakukan kader Partai Gerindra  Lamongan yang berhasil diamankan oleh Polres dan Gakkumdu Kabupaten Lamongan, Senin (15/4/2019) malam.

 

Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim, Ahmad Hadinuddin menegasakan bahwa uang senilai hampir Rp.1 miliar yang diamankan aparat Polres Lamongan dari tangan kader Partai Gerindra adalah untuk untuk uang saksi TPS di seluruh Kabupaten Lamongan, pemberian dari Partai Gerindra.

 

"Itu bukan Money Politic sebab uang itu untuk saksi TPS dari partai yang dibagikan oleh DPD Partai Gerindra Jatim," ujarnya.

 

Di jelaskan Hadinuddin, DPD Partai Gerindra Jatim sejak Senin (15/4/19) lalu sekitar pukul13.30 menggelar rapat kordinasi dengan seluruh DPC Partai Gerindra se Jatim untuk pendistribusian dana saksi.

 

"Selesai acara, saya yang bertangungjawab secara teknis mendistribusikan dana saksi ke masing-masing DPC, dan diawali dari daerah yang jarak tempuh terjauh hingga selesai pendistribusian sekitar pukul 20.40 WIB," ungkap anggota Komisi D DPRD Jatim.

 

Namun beberapa DPC yang saksinya belum 100 persen terpaksa tertahan untuk menyelesaikan hingga tuntas baru kami distribusikan uang untuk saksinya ke pengurus DPC yang hadir.

 

"Rata-rata tiap DPC yang menerima uang untuk saksi jumlahnya sangat besar sebab disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di kabupaten/kota setempat, ditambah honor koordinator saksi TPS, koordinator saksi kecamatan dan koordinator saksi kabupaten/kota," tegasnya. 

 

 

Sementara Ahmad Firdaus Fibrianto wakil ketua bidang advokasi dan hukum DPD Partai Gerindra Jatim yang juga caleg Partai Gerindra DPRD Jatim dari daerah Pemilihan Gresik - Lamongan menambahkan,  bahwa pihaknya turut mendampingi dan memantau pemeriksaan di Bawaslu dan Polres Lamongan terkait kesalahpahaman yang terjadi di Lamongan.

 

"Dana yang ada tersebut adalah dana untuk saksi bukan untuk money politik sebagamana yang dituduhkan. Jumlahnya Rp. 1.007.500.000 sesuai dengan jumlah 4500 TPS di Lamongan beserta kordinator saksi dan saksi PPK serta kordinator saksi kabupaten," jelasnya. 

 

Ditambahkan, hasil pleno Bawaslu akan memverifikasi sejumlah saksi yang ada, selanjutnya dana tersebut akan dikembalikan ke DPC Partai Gerindra Kabupaten Lamongan karena merupakan uang saksi yang akan didistribusikan pada saksi yang sudah terdaftar.

 

"Uang saksi adalah resmi dan sah menurut peraturan, statusnya sama seperti honor yang juga dibayarkan untuk petugas KPPS maupun penyelenggara pemilu yang lain," pungkas pria yang juga Ketua Komisi B DPRD Jatim. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive