• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Jalankan program Jatim Amanah Pemprop Jatim gratiskan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

May 28, 2019

 

Sby,MercuryFM - Masyarakat miskin Jatim akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma cuma dari pemerintah propinsi Jatim bila mereka memerlukan bantuan hukum ketika mengalami masalah hukum 

 

Ini tampak dengan diloncingnya Program Jatim Amanah, Bidang Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi, Selasa (28/05/19)

 

“Salah satu konsentrasi kami kedepan adalah memberikan bantuan hukum pro bono  atau gratis kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang mengalami masalah hukum,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

 

Menurut Gubernur, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk membahas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di Jatim. 

 

“Dengan adanya sinergi antara OBH, LBH, Kabag Hukum Kab/Ko  dan Kabiro Hukum  Pemprov Jatim, bisa memberikan percepatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kurang mampu secara gratis,” ungkapnya.

 

Kata Gubernur, LBH dan OBH menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memetakan secara detail titik mana yang bisa dilakukan intervensi. Sebagai contoh bisa diketahui kasus apa yang sering terjadi. 

 

"Pendampingan pendampingan yang dilakukan, baik oleh pihak LBH atau OBH nantinya bisa dilakukan di seluruh kabupaten kota se Jawa Timur," ujarnya.

 

Khofifah mengusulkan, dengan terpetakan kasus kasus hukum tersebut, bisa dibangun posko bersama. Fungsinya adalah memberikan fasilitas dan layanan bantuan hukum. Posko tersebut juga bertujuan untuk mempermudah para masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. 

 

“Posko tersebut merupakan bagian dari fasilitas dan layanan bantuan hukum yang wajib diketahui masyarakat yang diakses secara gratis. Didalamnya nantu juga ada asosiasi advokat yang siap  memberikan layanan hukum,” ucapnya.

 

Ketua Umum Muslimat NU ini juga menambahkan, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat bisa mengakses program ini, perlu pembahasan yang detail. Salah satunya melalui rapat koordinasi yang membahas tentang plan action ,dan pemetaan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. 

 

“Kemudian baru bisa dilakukan pendampingan oleh siapa, dan sasaran yang lebih luas.  Yang terpenting adalah kemudahan mengakses bantuan hukum di masa mendatang,” pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive