• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Operasional rumah sakit milik Pemprop Jatim terancam, piutang BPJS capai Rp 408,3 Miliar

June 14, 2019

 

 

Sby,MercuryFM - Operasional Rumah Sakit milik pemerintah Propinsi Jatim terancam. Ini dikarenakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki tunggakan piutang di empat rumah sakit milik Pemprov Jatim. Total tunggakan piutang BPJS mencapai Rp 408,3, miliar.

 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengatakan, dari data yang diberikan ke Komisi E, BPJS memiliki tunggakan piutang di  RSUD dr Soetomo yang mencapai Rp 321 miliar. Rumah Sakit Haji tunggakan BPJS mencapai Rp 4,9 miliar, Rumah Sakit Soedono Madiun mencapai Rp 11 miliar, dan RS Saiful Anwar Malang Rp 71,4 miliar. 

 

Menurut Suli tunggakan BPJS per Bulan Mei 2019 ini tidak sedikit. Sehingga tunggakan yang belum terbayarkan ini dikhawatirkan berpengaruh pada cash flow rumah sakit 

karena berkaitan dengan pihak ketiga yakni penyedia obat.

 

"Kalau ini tidak segera terselesaikan oleh BPJS tentu ini bisa menjadi persoalan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, khususnya di Rumah Sakit Soetomo yang tunggakan BPJS paling besar. Kita takut rumah sakit tidak bisa memenuhi atau mengganti biaya obat bagi pasien," ujar Suli, usai dengar pendapat dengan direktur rumah sakit Pemprov Jatim, di gedung DPRD Jatim, Jumat (14/06/19).

 

Komisi E  kata politisi PAN ini, mendesak BPJS melakukan langkah langkah yang cepat untuk menyelesaikan beban piutangnya. Hal ini bertujuan agar proses pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak terhambat dengan cashflow.

 

"Saya belum mendapat penjelasan (solusi pembayaran). Ya karena ini kan biasanya sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Ini nilai totalnya besar lho ya , tidak bisa dianggap enteng," katanya. 

 

Meski tunggakan BPJS belum dibayar, dewan mengingatkan lanjut Suli meminta agar rumah sakit pemprop tidak membatasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.  

 

"Tentu ada kepintaran masing-masing direktur. Kita akan mendorong direktur ini, dan mereka juga sudah melakukan langkah-langkah itu jangan sampai kemudian ini berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

 

"Kita tetap mendorong manajemen rumah sakit pemprop terus berkomunikasi dengan BPJS. Kita akui ini akan berpengaruh pada cashflow keuangan rumah sakit," lanjutnya.

 

 

Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjamin bahwa pelayanan rumah sakit milik pemprop Jatim akan tetap tidak berubah meski ada tunggakan piutang dari BPJS yang cukup besar.

 

Kata Gubernur dalam keterangan setelah mengikuti rapat Paripurna DPRD Jatim, Jum'at (16/06/19). Dirinya sudah mendapat laporan dari semua direktur rumah sakit bahwa Pembayaran sudah dilakukan oleh BPJS meski mengansur tidak sekaligus total tunggakan piutang.

 

"Ini langkah yang positif ada upaya pelunasan piutang oleh BPJS. Dan saya tekankan pelayanan harus tetap pada masyarakat tidak boleh ada keluhan. Urusan BPJS biar management, urusan pelayanan jangan sampai terganggu," pungkas Gubernur wanita pertama di Jatim ini. (ari)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive