• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

DPRD Jatim dukung penghentian sementara PPDB minta Gubernur lakukan diskresi

June 20, 2019

 

Sby,MercuryFM - Penghentian sementara proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang dilakukan pemerintah Propinsi Jatim dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi Jatim mendapat respon positif kalangam DPRD Jatim.

 

 

Anggota Komisi E DPRD Jatim,  Agatha Retnosari mengatakan PPDB 2019 di Jatim mengalami carut marut sudah diprediksi jauh-jauh hari. Karena dirinya melihay adanya upaya pemaksanaan penerapan Permendiknas No.55 tahun 2018 tentang PPDB sistem zonasi jarak.

 

Karena akibat penerapan jarak ini banyak siswa yang tidak memiliki sekolah di Kecamatannya harus gagal masuk ke sekolah negeri padahal nilai ujian nasionalnya cujup baik. 

 

Misalya lanjut politisi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini, di surabaya ada 15 Kecamatan yang tidak ada SMA negri, yang akhirnya menyulitkan wargnya karena jarak kalah. Demikian pula di Jember ada 2 kecamatan di Jember yang tak punya SMAN karena jarak terdekat adalah 16 kilometer, sehingga sulit masuk SMAN di Jember.

 

“Langkah menghentikan sementara PPDB Ini tepat, dan Ada baiknya dinas pendidikan Jatim termasuk Ibu Gubernur Jatim saya mohon mau meninjau kembali kebijakan jarak sekolah dengan rumah. Karena jika terpaku jarak maka banyak anak-anak yang punya prestasi akademik tidak bisa masuk SMAN. Apalagi SMAN di Jatim SPP nya akan digratiskan,” terangnya.

 

Kata Agatha, dirunya juga mendukung upaya menghilangkan istilah sekolah favorit dan non favorit. Namun kita juga harus bisa memahami masyarakat yang ingin mengejar sekolah favorit bukan semata-mata karena lebih bagus kualitasnya melainkan kesempatan mendapat undangan masuk kampus negeri ternama di Indonesia.

 

"Sekolah memang bagian dari sarana tapi anak-anak juga punya mimpi ingin sekolah dan belajar keras supaya dapat nilai bagus supaya bisa masuk sekolah negeri," jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.

 

“Kami berharap ada perubahan prosentase yang diberikan dinas pendidikan. Misalnya, yang ditarungkan dengan nilai UN prosentasenya ditambah atau fifty-fifty dengan yang melalui jarak,” lanjutnya.

 

 

 

Sementara itu anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Gunawan meminta Pemerintah Provinsi juga melakukan Diskresi terkait kemelut penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019. Pasalnya, Permendikbud 51 dinilai masih kaku dan hanya berdasarkan zonasi. 

 

"Kami tidak bisa menghentikan. Tentunya kita laksanakan peraturan ini tapi dengan Diskresi. Jangan kaku, harus fleksibel, jadi jangan langsung dipatok," katanya.

 

Langkah diskresi, lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim asal malang ini, sangat diperluakan sehingga tidak meninmbulkan gejolak di masyarakat. Dan diyakini tidak akan berbenturan dengan peraturan yang ada terkait PPDB

 

"Zona jarak memanng bagus untuk memdekatkan rumah dengan sekolah. Tapi karena penyebaran sekolah negeri belum merata, khan tidak adil bila diterapkan secara kaku. Harus lentur. Selian jarak juga harus melihat nilai sehingga fair dalam kompetisi merebut pagu bangku sekolah yang ada," pungkasnya. (ari)

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive