• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

DPRD Jatim minta tidak ada upaya privatisasi dalam perubahan PDAB menjadi PT Air Bersih

June 24, 2019

 

SBY, MercuryFM- Usulan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Jatim menjadi bentuk perseroan diharapkan tidak mengarah ke upaya privatisasi. Jika itu terjadi dikhawatirkan justru akan memberatkan masyarakat. 

 

Fraksi PDI Perjuangan meminta ketegasan Pemprov Jatim terkait rencana perubahan bentuk  badan hukum Perusahaan Daerah aif Bersih (PDAB) tersebut.

 

"Apakah sempat terbesit rencana (Pemrov Jatim) untuk menjual sebagian saham dari PDAB ini kepada swasta (Privatisasi) PDAB? Ketegasan ini penting karena yang perlu dipikirkan adalah jangan sampai terjadi upaya privatisasi air bersih," kata Gatot Supriyadi, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan pada penyampaian pandangan umum di Rapat Paripurna DPRD Jatim.  

 

Pihaknya kata Gatot, menilai privatisasi PDAB justru akan merugikan masyarakat umum. 

 

"Kita harus belajar dari pengalaman buruk privatisasi PDAM di daerah lain di Indonesia," sindirnya.  

 

Selain dengan pihak swasta, pihaknya lanjut Gatot, juga meminta kejelasan kepada Pemrov Jatim terkait pembagian aset saham kepada pemerintah daerah yang rencana akan diterapkan dalam perubahan tersebut.

 

 "Sejauh mana dimungkinkan untuk membagi sebagian aset saham kepada pemerintah kabupaten/kota yang terdampak?. Mengingat, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan melayani kebutuhan di lima daerah. Di antaranya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, hingga Surabaya," jelasnya.

 

Selain itu menurut Gatot, pembentukan PT Air Bersih Jawa Timur (Perseroda) diharapkan dapat meningkatkan sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Pada 2018, PDAB telah membukukan laba sebesar Rp 4,12 milyar.

 

"Berapa potensi kenaikan PAD yang akan dihasilkan dari perubahan bentuk hukum ini? Berapa persen kenaikannya? Kami berharap pembangunan ekonomi bangsa Indonesia tidak boleh lepas dari semangat dan jiwa ekonomi berdikari. Salah satu bentuk ekonomi berdikari adalah memperkuat dan mengoptimalkan peran BUMD," katanya. 

 

 

 

Hal senada disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).

F-PPP menanyakan asal modal yang digunakan dalam investasi Perseroda nantinya. Sebab PAD Air bersih memerlukan peningakatan jumlah investasi senilai Rp4,51 triliun. 

 

"Pertanyaan kami adalah siapa yang akan menanggung investasi sebesar Rp4,51 triliun? Sementara, rencana modal dasar PT Air Bersih atas nilai nominal seluruh saham baru sebesar Rp500 miliar," kata juru bicara

F-PPP Mahdi. 

 

Apalagi, PT Air Bersih Jatim nantinya wajib dimiliki paling sedikit 51 persen oleh pemerintah Jatim. 

 

"Modal dasar tersebut (Rp500 miliar) akan diperoleh darimana? Sementara, hingga saat ini penyetoran modal dari Pemrov Jatim baru sebesar Rp70 miliar," katanya. 

 

Sebagai solusi atas setoran modal tersebut, F-PPP kata Mahdi mengusulkan adanya tambahan penyertaan modal yang diambil dari Perubahan APBD 2019. Sekaligus, pembahasan Rancangan APBD 2020. 

 

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur mengajukan usulan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) Air Bersih menjadi perseroan daerah (Perseroda). Dengan adanya perubahan tersebut, Pemrov Jatim menargetkan peningkatan investasi, baik dari dalam negeri hingga luar negeri. 

 

Pada penjelasannya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan pentingnya peningakatan kapasitas PDAB di Jatim. Rencananya, Pemrov akan melakukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. 

 

Dengan adanya pembangunan ini, SPAM tersebut direncanakan melayani kebutuhan bagi 1,3 juta penduduk (31 ribu sambungan rumah baru di Jatim). Pemenuhan SPAM ini akan meliputi lima daerah, yakni Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya.  

 

Untuk melakukan penambahan tersebut, PDAB memerlukan peningakatan modal sebesar Rp4,927 triliun. Pengembangan ini terbagi atas Rp706 miliar rupiah untuk pengembangan SPAM regional kecil dan Rp4,167 triliun untuk SPAM regional besar. 

 

Saat ini, PDAB mengelola tiga SPAM. Di antaranya, SPAM Industri PIER Pasuruan, SPAM Regional Mojolamong, dan SPAM Umbulan. (ari)

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive