Kinerja Bank Jatim yang kurang optimal di soroti Komisi C DPRD Jatim

June 25, 2019

 

Sby, MercuryFM - Kinerja Bank Jatim jadi sorotan Komisi C DPRD Jatim. Sorotan ini terkait kinerja sejumlah BUMD milik Pemprov Jatim berdasarkan target dan capaian tahun 2018, mengiringi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jatim 2018.

 

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah melihat Bank Jatim masih lemah dalam mengoptimalkan keberadaan Dana Pihak Ketiga (DPK). 

 

Data yang ada rasio LDR-nya Bank Jatim pada tahun 2018 hanya mencapai 66,57 persen dan tahun 2019 berjalan juga masih mencapai 62,74 persen atau jauh dari rasio minimal yang oleh BI ditentukan paling rendah 75 persen.

 

"Rendahnya rasio LDR tersebut menandakan Bank Jatim masih kurang maksimal dalam memanfaatkan DPK sehingga dana yang terkumpul menjadi idle dan malah meningkatkan rasio BOPO. Padahal wirausaha UMKM sangat membutuhkan penguatan permodalan guna pengembangan usahanya," kata Anik.

 

Politisi PKB itu juga meminta Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim meningkatkan kinerjanya dalam menekankan tingkat rasio NPL-Gross melalui penguatan satuan pengawasan internal auditor dan tim resiko kredit dengan dukungan pengawasan melekat dari tim ad hoc.

 

"Penanganan kredit macet harus menjadi prioritas mengingat tingginya kredit macet akan berdampak terhadap kontribusi ke PAD. Penguatan SDM analisa kredit dan tenaga marketing guna meminimalkan resiko kredit macet dan penigkatan DPK sangat diperlukan," tegas Anik.

 

Selain itu keberadaan Bank Jatim Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jatim akan jasa perbankan syariah maupun jasa keuangan syariah lainnya yang kian meningkat, juga mendapat sorotan komisi C.

 

Gagasan mulia yang sudah diamanatkan oleh Perda Jatim no 9 tahun 2918 lanjut politisi yang berasal dari Sidoarjo ini, sayangnya, sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Untuk itu. Untuk itu pihaknya meminta Pemprov Jatim dan Bank Jatim agar menjadikan skala prioritas dalam kinerja tahun 2019 dengan kepastian yang terukur.

 

"Utamanya menyangkut permodalannya maupun pemenuhan berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk terbitnya izin prinsip dan izin operasional," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive