• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Lemhannas diminta lakukan kajian ulang Gubernur dipilih langsung

July 1, 2019

 

Sby,MercuryFM - DPRD Jatim mengusulkan pemilihan gubernur secara langsung oleh masyarakat perku dikaji ulang. Hasil kajian DPRD Jatim menyatakan gubernur sebaiknya cukup dipilih oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di provinsi tersebut atau diistilahkan pilihan tak langsung yang diperluas. 

 

"Gubernur itu wakil pemerintah pusat dan tak punya daerah sehingga hanya memenage kepemerintahan bukan masyarakat langsung. Karenanya cukup dipilih oleh DPRD yang diperluas," ujar Ketua Fraksi NasDem Hanura DPRD Jatim Muzammil Syafi'i setelah melakukan pertemuan dengan 15 orang anggota Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang mengunjugi DPRD Jatim dalam rangka ingin mengetahui sejauh mana kondisi riil di lapangan terkait dengan pelaksanaan Pancasila di Jatim dan upaya penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yang berlangsung di DPRD Jatim, Senin (01/07/19).

 

Menurut Muzammil alasan perlunya melakukan kajian terkait pelaksanaan Pilgub yang dipilih langsung dikarenakan ada beberapa aspek yang membuat pelaksanaan Pilgub tidak perlu dipilih langsung oleh masyarakat, cukup dipilih Anggota DPRD Jatim dan DPRD Kota Kabupaten yang ada.

 

Posisi gubernur lanjutnya sebagai perwakilan pemerintah pusat didaerah dan tidak memiliki wilayah. Karena wilayah yang ada disebuah Propinsi adalah wilayah Kabupaten Kota.

 

"Peran Gubernur hanya memanage pemerintahan disebuah Propinsi. Tidak memanage masyarakatnya. Karena itu tugas Walikota dan Bupati. Sehingga tidak perlu dipilih langsung oleh masyarakat," ungkapnya

 

Selain itu pilihan tak langsung, kata Muzammil juga bisa menghemat anggaran provinsi sehingga bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, Pilgub Jatim 2018 lalu menyedot anggaran cukup besar mencapai lebih dari 1 triliun. 

 

"Namun khusus untuk DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan DI Aceh masih bisa dilakukan pilihan langsung karena fungsi gubernur bisa langsung memenage masyarakatnya," jelas pria yang juga wakil ketua Komisi A DPRD Jatim.

 

Sementara itu dalam pertemuan dengan 15 orang Lemhannas yang terdiri dari  5 orang dari kepolisian, 5 orang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 orang dari Organisasi Masyarakat (Ormas), juga ingin mengetahui sejauh mana kondisi riil di lapangan terkait dengan pelaksanaan Pancasila di Jatim dan upaya penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

 

Dijelaskan Muzammil pihaknya memberi informasi bahwa mayoritas masyarakat Jatim adalah santri atau relegius. Karena itu penguatan nilai-nilai Pancasila lebih banyak dilakukan melalui pesantren-pesantren dan sejumlah ulama serta kiai. 

 

"Ulama dan kiai punya peranan penting. Apalagi dikalangan santri sudah dikenal ajaran Hubbul Wathon Minal Iman (Cinta tanah air itu sebagian daripada iman) sehingga masyarakat santri tak perlu diragukan kecintaannya terhadap  NKRI," dalih politisi asal Pasuruan.

 

Kedewasaan politik dan demokrasi para ulama dan kiai di Jatim katanya juga patut dijadikan contoh. Terbukti, walaupun dalam Pilgub Jatim 2018 lalu mereka sempat terbelah mendukung Gus Ipul dan Khofifah. Namun setelah Pilgub selesai, mereka bisa melakukan rekonsiliasi dan bersatu kembali.

 

"Saya kira sikap ulama dan para kiai di Jatim bisa dijadikan contoh tokoh-tokoh nasional. Budaya silaturrahim dan rekonsiliasi patut dilestarikan sehingga paska Pilpres, pendukung Jokowi maupun Prabowo perlu rekonsiliasi supaya urusan negara selesai," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive