Gubernur tegaskan PT Air Bersih Jatim tidak akan lakukan privatisasi saham

July 3, 2019

 

Sby,MercuryFM - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tak akan menjual saham (privatisasi) Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) ke swasta setelah nantinya berubah menjadi PT Air Bersih Jatim (Perseroda). Sebaliknya, pemprov Jatim akan menyiapkan sejumlah langkah lain untuk mencari modal. 

 

Menurut Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, upaya privatisasi perusahaan air bersih bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sebab, ketentuan akan hal ini telah diatur dalam UU Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

 

"Perundangan mengatur bahwa pengelolaan Sumber Daya Air merupakan tanggungjawab pemerintah melalui BUMN dan BUMD," kata Khofifah dikutip dari Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi yang disampaikan pada rapat Paripurna DPRD Jatim.

 

Ketakutan Fraksi PDI Perjuangan terkait kemungkinan rencana menjual sebagian saham Perseroda ke swasta nantinya kata Gubernur tidak akan terjadi. 

 

"Kami tegaskan, tidak mungkin (saham perusahaan) diserahkan kepada pihak swasta," tegas Khofifah. 

 

Dijelasan Gubernur, hal ini telah diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Yang mana, pembagian kewenangan pengelolaan bukan dengan membentuk perusahaan baru. Tapi akan melibatkan pemerintah kota kabupaten yang terkena proyek SPAM air bersih unbulan tersebut. Yakni Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.  

 

"Namun, kedepan justru dengan membagi kewenangan pengelolaan masing-masing perusahaan sesuai porsi," jelas Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial ini.

 

PT Air Bersih Jatim kedepan lanjutnya, mengelola unit intake, produksi, dan jaringan distribusi utama. Sementara PDAM (Kabupaten/kota) akan mengelola distribusi hilir ke masyarakat. Sehingga, kerjasama yang dilakukan bukan melalui pembagian aset atau pun pembagian saham perusahaan. 

 

"Namun, kerjasama untuk melakukan pelayanan berdasarkan kewenangan masing-masing," jelasnya. 

 

Bupati/Walikota kata Gubernur juga akan mengendalikan tarif air agar tetap terjangkau. Sehingga, pihak swasta yang melakukan kerjasama pengelolaan sumber daya air harus mengikuti ketentuan tarif air yang berlaku di daerah. 

 

Sementara untuk penyiapan modal, PT Air Bersih Jatim yang nantinya berbentuk hukum perseroan daerah diyakini Gubernur akan relatif mudah menerima pinjaman. 

 

"Perusahaan lebih mudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Baik dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun Business to Business," katanya.  

 

Untuk diketahui, pemprov Jatim mengusulkan perubahan bentuk hukum PD Air Bersih menjadi PT Air Bersih Jatim. Hal ini didasarkan pada besarnya investasi yang mencapai Rp4,927 triliun.  

 

PDAB Jatim saat ini mengelola tiga SPAM, yakni kawasan Industri PIER, SPAM regional Mojolamong, dan SPAM Umbulan Sosial. SPAM Regional Mojolamong memberikan akses air minum kepada 120 ribu penduduk di Mojokerto, Gresik, hingga Lamongan.  

 

Kemudian, SPAM regional Umbulan nantinya akan memberikan akses air minum kepada 1,3 juta jiwa penduduk Jatim. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive