• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Gubernur dinilai Anggota Komisi C dari PAN langgar dua Perda terkait Bank Jatim

July 8, 2019

 

Sby,MercuryFM - Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Malik Efendi, melihat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melanggar dua Perda terkait Bank Jatim.

 

Pertama menurut Malik, Gubernur dinilai melalaikan perintah Perda terkait pembentukan Bank Jatim Syariah yang sampai saat ini belum direalisasikan.

 

“Ini perintah Perda yang harus dilaksanakan dan harus dijalankan. Perda ini sudah digagas dua tahun bersama gubernur sebelumnya Pak De Karwo,” jelasnya.

 

Kata Malik seharusnya gubernur sudah running atau melanjutkan pembangunan Bank Jatim Syariah tersebut, apalagi ijin prinsip Bank Jatim sudah keluar.

 

"Anehnya penyertaan modal sebagai salah satu persyaratan tak kunjung dikeluarkan oleh gubernur. Bahkan, OJK meragukan keseriusan Pemprov untuk membangun Bank Jatim Syariah. Harusnya  bulan November sudah ada kelanjutan dalam penyetoran modal Bank Syariah,” jelasnya 

 

Sedangkan untuk pelanggaran kedua oleh Gubernur Khofifah, kata Malik,mengangkat tujuh direksi Bank Jatim dan enam komisaris yang bertentangan dengan PP No 54 tahun 2017 tentang BUMD. 

 

”Harusnya komisaris ada lima orang dan direksi lima orang. Padahal dalam Perda BUMD juga masing-masing lima orang di posisi tersebut. Ini jelas melanggar,” jelasnya. 

 

Politisi asal Madura ini mengatakan jika Gubernur Jatim tetap nekat untuk mempertahankan keputusannya tersebut, Gubernur Khofifah bisa terseret pidana. 

 

”Jelas kalau nekat, tentunya akan memberi gaji para komisaris dan direksi yang ini melanggar perundangan. Jika dicairkan bisa kena pidana gubernur,” terangnya.

 

Dengan adanya pelanggaran dua perda tersebut kata Malik, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dinilai telah melalaikan Perda yang telah di sepakati dengan DPRD Jatim.

 

”Dengan kondisi semacam itu, sudah layak Gubernur Khofifah Indar Parawansa ditegur karena mengabaikan dua Peraturan Daerah tersebut,” pungkasnya. (ari)

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive