• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Fraksi Demokrat tidak melihat Gubernur lakukan pelanggaran Perda dan Perundang Undangan terkait Bank Jatim

July 9, 2019

 

Sby,MercuryFM - Tuduhan anggota Komisi C dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Malik Efendi bahwa Gubernur Khofifah Indar Parawansa melakukan pelanggaran Perda dan Perundang-undangan terkait Bank Jatim, dibantah oleh Fraksi Demokrat Jatim. 

 

Menurut wakil ketua Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Renville Antonio, terkait posisi direksi dan komisaris yang dikatakan bertentangan dengan PP no 54 tahun 2017 tersebut tidak benar. Sebab ada aturan yang telah ditentukan oleh OJK  yang tidak bertentangan bila direksi dan komisaris PT Bank Jatim lebih dari 5 orang sebagaimana amanat PP tersebut.

 

“ Pada organ BUMD telah disampaikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bahwa telah memiliki peraturan-peraturan OJK. Berdasarkan UU No 21 tahun 2011 tentang OJK bahwa OJK punya kewenangan pasal 7 dijelaskan bahwa perijinan mengenai pendirian maupun persetujuan rencana perusahaan termasuk susunan direksi dan komisaris itu perijinannya dikeluarkan oleh OJK,” ujarnya saat dikonfirmasi di Surabaya, selasa (9/07/19).

 

Pria yang juga sekertaris DPD Partai Demokrat Jatim ini juga mengatakan untuk susunan direksi Bank Jatim pihaknya sudah menyampaikan ke pihak OJK adanya PP No 54 tahun 2017 tentang BUMD. Dimana di Bank Jatim jumlah direksi Bank Jatim lebih dari lima, ada 7 orang.

 

”Dan OJK pun tak mempermasalahkan mengingat biro hukum OJK sudah mengkaji jauh sebelum adanya masalah Bank Jatim ini muncul. Saat ini sudah ada pengesahan masuk ke OJK jumlah direksi dan komisaris Bank BPD Jabar. Bahkan Bank Jatim belum masuk ke OJK untuk disahkan. Bank BPD Jabar diajukan awal tahun 2019 ini,”lanjutnya.

 

Diungkapkan oleh Renville,bagi OJK, jumlah direksi dan komisaris memang dibutuhkan lebih dari 5, mengingat omset dari Bank Jatim lebih dari 70 Triliun.

 

”Dibutuhkan direksi yang akan membawahi beberapa bidang yang cukup kompleks untuk dijalankan secara professional,”lanjutnya.

 

Sedangkan untuk tudingan pelanggaran Gubernur terhadap Perda karena tidak segera membentuk Bank Jatim Syariah yang sudah diamanatkan dalam Perda, kata Renville, bukan kesalahan Gubernur. Sebab Bank Jatim telah membuat surat kepada OJK untuk meminta penundaan pengusulan direksi dan komisaris Bank Jatim Syariah.

 

”Kami akan undang Bank Jatim kenapa bisa dilakukan penundaan. Karena Rp 200 M untuk disetorkan ke OJK ternyata sampai sekarang juga belum masuk. Saya sudah minta kalau belum disetor bisa dikembalikan dulu ke APBD diharapkan bisa digunakan untuk program lain nawa bhakti satya yang menjadi program andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Jatim Malik Efendi mengatakan bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah melakukan pelanggaran Perda dan Perundang-undangan terkait Bank Jatim.

 

“Pelanggaran Perda terkait pendirian Bank Jatim Syariah dan Perundang-undangan tentang susunan direksi dan komisaris Bank Jatim. Dengan pelanggaran dua hal itu  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa ditegus secara resmi oleh DPRD Jatim," terang politisi dari PAN itu. (ari)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive