• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

10 Daerah akan menjadi fokus pemerintah Propinsi untuk dikurangi angka kemiskinannya

July 18, 2019

 

Sby, MercuryFM - 10 Daerah di Jatim akan menjadi perhatian serius pemerintah propinsi untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakatnya. Pendampingan secara efektif, terutama berbasis desa di 10 kabupaten yang status sosial ekonominya terendah harus dilakukan.

 

"Makanya salah satu yang menjadi fokus PKH Plus kedepan adalah 10 kabupaten yang secara kuantitatif masuk pada daerah yang kemiskinannya tertinggi secara kuantitatif itulah yang akan diintervensi program PKH Plus," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa disela menjadi pembicara pada  kegiatan Bimbingan dan Pemantapan Pendamping dan Operator Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jatim tahun 2018, di Surabaya, Kamis,  (18/07/19) malam.

 

Menurut Gubernur 10 daerah di Jatim yang secara kuantitatif status sosial ekonominya terendah adalah Kab Sampang, Kab Bangkalan, Kab Probolinggo, Kab Sumenep, Kab Pamekasan, Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Jember, Kab Probolinggo dan Kab Bojonegoro.

 

"Kami juga ingin di saat yang sama melakukan pemberdayaan ekonomi di titik-titik itulah yang akan kita sinergikan dengan pihak swasta termasuk perusahaan-perusahaan," ungkapnya.

 

Gubernur juga  menambahkan bahwa beberapa hari lalu sudah bertemu dengan salah satu company di Jatim yang sudah mulai jalan dengan desa-desa binaan. Bahkan beberapa  tamu-tamu yang ke Pemprov Jatim juga mulai diminta untuk ikut membangun desa binaan di titik-titik yang sudah ada.

 

"Kami sampaikan silahkan pilih dari 10 daerah yang miskin secara kuantitatif masuk 10 besar . Kita ingin supaya mereka melakukan intervensi dan para pendampin PKH Plus juga melakukan pendampingan di desa-desa yang ada di 10 Kabupaten yang secara kuantitatif kemiskinannya masuk 10 terbesar," pintanya.

 

Penggagas program PKH (Program Keluarga Harapan) saat memimpin Kementerian Sosial RI ini mengaku senang lantaran pola penanganan masalah kemiskinan yang dilakukan secara cash untuk mendistribusikan bantuan PKH kepada keluarga penerima manfaat juga dipakai referensi Bank Dunia untuk seluruh dunia yang menggunakan social security system program perlindungan sosial supaya mengikuti pola Indonesia. 

 

"Itu adalah pola dengan e-money (elektrik money) atau elektrik Wallet atau cashless yang PKH plus juga seperti itu," beber Khofifah Indar Parawansa.

 

Sementara itu dalam kesempatan ini Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga menyatakan optimis angka kemiskinan di Jatim bisa diturunkan hingga dibawah rata-rata nasional 9,41 persen dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Meski per September 2018 tingkat kemiskinan di Jatim mencapai 10,85 persen atau setara 4,2 juta penduduk Jatim.

 

Optimisme Ketua Umum Muslimat NU ini semakin tinggi, mengingat berdasarkan data BPS dalam jangka waktu 6 bulan terakhir tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan yakni 0,48 persen. Padahal dalam kurun waktu 4,5 tahun sebelumnya penurunan kemiskinan di Jatim hanya sebesar 0,5 persen.

 

"Ini adalah penurunan kemiskinan tertinggi dalam 5 tahun terakhir sehingga ini akan menjadi fokus kami untuk melihat apa yang menjadikan penurunan kemiskinan ini cukup signifikan pada 6 bulan terakhir," pungkasnya. (ari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive