• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Beredar surat anggota DPRD Partai Gerindra harus setor uang ke DPD Partai Gerindra Jatim

July 18, 2019

 

Sby,MercuryFM - Partai Gerindra Jatim bebankan anggotanya yang duduk di DPRD Jatim dan DPRD Kota Kabupaten se Jatim untuk memberikan sejumlah uang sebelum mereka dilantik sebagai anggota Dewan Periode 2019-2024 di masing masing tingkatan.

 

Ini tampak dengan beredarnya surat DPD Partai Gerindra Jatim nomor surat JR/07-1102/A/DPD-GERINDRA/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Soepriyatno dan bendahara DPD  Ahmad Hadinuddin, di masyarakat umum.

 

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa bagi anggota DPRD tingkat provinsi diminta memberikan kontribusi kepada partai sebesar Rp 100 juta sedangkan untuk DPRD tingkat kabupaten atau kota harus memberikan kontribusi Rp 50 juta dengan batas waktu penyetoran sampai tanggal 27 juli 2019.

 

Surat tersebut dikeluarkan dengan dalih hasil rapat koordinasi antara DPP Partai Gerindra dan DPD Gerindra Jatim pada tanggal 16 Juli 2019.

 

 

Adanya surat tersebut dibenarkan oleh Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Hadinuddin. Menurut pria yang juga ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, surat ini adalah intruksi partai yang menjadi kewajiban anggota DPRD Propinsi dan Kota Kabupaten untuk dipenuhi oleh anggota Partai Gerindra yang terpilih untuk diselesaikan sebelum mereka dilantik.

 

Menurutnya Ini sebagai wujud rasa terima kasih yang dilakukan oleh anggota kepada partai. Karena selama pemilu kemarin semua pembiayaan kampanye dan saksi untuk pemilu dilakukan oleh partai dan caleg tidak mengeluarkan dana untuk itu.

 

"Dana yang keluar dari caleg murni untuk kepentingan caleg tidak untuk kepentingan partai. Ya itung-itung dana itu rasa terima kasih caleg terpilih kepada partai," ujarnya.

 

Pria yang terpilih kembali sebagai anggota DPRD Jatim hasil Pemilu legislatif 2019 juga menjelaskan, permintaan dana yang dilakukan ini jauh dari kelayakan sebab permintaan ini hanya dibebankan kepada anggota sekali dalam lima tahun.

 

"Ya ini juga digunakan sebagai salah satu indikator penilaian loyalitas anggota kepada partai. Kalau partai membutuhkan maka kader harus siap. Ini tidak melanggar hukum karena makanisme internal partai," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive