• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

KPU Jatim gelar evaluasi Pemilu 2019 untuk bahan perbaikan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dan Pemilu 2024

July 23, 2019

 

SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Jatim lakukan Rapat Evaluasi terkait pemilu legislatif DPD dan Pilpres 2019 di Jatim dengan melibatkan stake holder terkait seperti bawaslu, parpol, tim dan calon anggota DPD RI dari Jatim, polisi/TNI, Ormas, satpol PP, Bakesbanglinmas hingga media, Selasa (23/07/19).

 

Gelaran evaluasi yang dilakukan ini untuk mendapatkan masukan berharga guna penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. 

 

Komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo mengatakan, seluruh evaluasi yang disampaikan dari berbagai stakeholder tersebut, akan menjadi bahan rekomendasi perbaikan dan kebijakan pada Pilkada serentak 2020 nanti, maupun Pemilu 2024 mendatang.

 

"Kita jadikan bahan untuk rekomendasi perbaikan kebijakan di masa-masa yang akan datang. Baik itu pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang sudah di depan mata, maupun untuk pelaksanaan Pemilu 2024," ujarnya usai acara.

 

Menurut Gogot, ada banyak evaluasi yang diberikan oleh para peserta, namun pihaknya membatasi dua hal, yakni terkait dengan APK (Alat Peraga Kampanye), kemudian terkait dengan iklan kampanye.

 

"Terkait dengan alat peraga kampanye banyak ya catatan, masukan, yang disampaikan pada kami. Misalnya rekomendasi agar fasilitasi KPU tidak nanggung, tidak hanya sekedar pencetakan, tapi juga sekaligus pemasangan, sampai dengan pembersihan," paparnya. 

 

 

Kemudian dari sisi jumlah atau dari sisi kuantitas, lanjut Gogot, para peserta minta ada penambahan, karena dinilai batasan jumlah baliho yang disiapkan oleh KPU di wilayah masih belum maksimal dibandingkan wilayah yang ada di Jawa Timur. 

 

"Ini juga hasil masukan pula dari tim dan calon anggota DPD yang ikut dalam pemilu kemarin. Termasuk juga bagaimana agar dalam pemasangan alat peraga kedepannya melibatkan Satpol PP sehingga  tidak ada lagi saling tuding dan menyalahkan antara parpol dengan satpol PP maupun Bawaslu," jelasnya.

 

Sementara menyangkut iklan kampanye, lanjut Gogot diharapkan kuantitas perlu ditingatkan dan melibatkan media mainstream. 

 

“Pengelolaan iklan kampanye juga tak harus melalui lelang tapi bisa dengan penunjukan langsung karena KPU provinsi dan kab/kota lebih tahu mana media yang aktif dan tidak,” pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload