• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Sering dirazia Satpol PP, ratusan pengemudi Bentor lakukan aksi datangi kantor Gubernur

August 2, 2019

 

Sby,MercuryFM - Ratusan pengemudi becak motor (Bentor) menggelar aksi di kantor gubernur Jatim di Surabaya, Jumat (2/7/2019). Mereka melakukan aksi karena sering kena razia Pol PP. Kejadian ini banyak dikeluhkan oleh para pengemudi Bentor.

 

“Kami ingin cari makan, tapi kami diusir. Kami ini memodifikasi becak kami dengan mesin motor untuk mempermudah kami dalam mencari rizki serta memberi kenyamanan penumpang," ungkap Samsuri salah satu peserta aksi yang biasa mangkal di PGS Surabaya yang saat ini tidak bisa beraktifitas karena sering dirazia Satpol PP.

 

Menurut Samsuri, aksi tersebut bertujuan untuk memohon kebijakan pemerintah agar para pengemudi Bentor diperbolehkan untuk mencari penumpang.

 

“Kami minta kemurahan pemerintah agar diberi kesempatan mengangkut barang dan penumpang dimanapun tidak ada larangan menggunakan Bentor oleh Satpol PP," jelasnya.

 

Senada dengan Samsuri, Suprianto ,salah satu pengemudi Bentor lainnya mengatakan selama ini Bentor yang mangkal di beberapa tempat sering diobrak petugas Satpol PP.

 

"Bentor bentornya itu dibawa Satpol PP dan diangkut. Kalau mau ambil, harus bayar antara 52 ribu sampai 100 ribu rupiah." Katanya.

 

Para pemilik Bentor, mengaku tidak tahu apa kesalahannya hingga harus diangkut Bentornya. Sebab, Bentor diangkut saat sedang berhenti. Bahkan, pemilik Bentor rata rata juga memiliki surat kepemilikan.

 

"Waktu diangkut saya sempat tanya ke petugas kenapa dibawa? Tapi Satpol PP hanya bilang ini perintah atasan" tandasnya.

 

Sementara iti kuasa hukum pengemudi Bentor M.Sholeh yang mendampingi mereka mengatakan, kondisi semacam ini seharusnya pemerintah hadir dalam menyelesaikan persolan Bentor. Sebab ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat untuk perekonomian mereka dan keluarga.

 

Kata Soleh kalau memang belum ada undang undangnya terkait Bentor, Gubernur bisa membuat Perda agar pera pengemudi Bentor di Jatim bisa terlindungi keberadaannya.

 

"Contoh di Gorontalo kita bisa lihat ada perda tentang Bentor. Maka seharusnya Jatim sebagai propinsi besar dan maju juga harus mengakomodasi dengan membuat Perda terkait Bentor ini," ujarnya.

 

Kata Sholeh, para pengemudi Bentor siap bila mereka diatur seperti becak yang sudah ada aturannya. Yakni tidak berooerasi di jalur utama perkotaan serta tidak menggunakan alat alat spare part yang tidak pas untuk Bentor.

 

"Kita sudah sepakat bahwa apapun aturanya nanti kita akan ikuti. Asalkan mereka diberi hak untuk mencari rejeki dengan Bentor tidak di larang beroperasi seperti yang terjadi akhir akhir ini oleh Satpol PP," jelasnya.

 

Terkiat keberadaan Bentor yang dinilai melanggar undang undang karena bukan alat transportasi motor, Sholeh mengatakan seharusnya ini bukan dijadikan alasan untuk membatasi mereka dalam neraktifitas mencari rejeki dengan Bentor. 

 

"Masyarakat pengemudi Bentor jangan ditanya undang undang mereka ndak paham yang penting mereka cari uang untuk makan," ungkapnya.

 

Kata Sholeh, justru seharusnya pemerintah malah mengapresiasi karena mereka punya inovasi dengan membuat Bentor modifikasi dari becak yang ada. Sehingga memudahkan mereka dalam mencari rejeki. Pemerintah harus melindungi mereka dengan aturan yang di buat.

 

"Saya juga pengacara taxi online. Dulu taksi online juga tidak ada aturannya toh tidak pernah ditangkapi oleh pihak kepolisian. Gojek juga tidak ada aturan sampai saat ini toh juga tidak pernah ditangkap kepolisian. Ini ada apa masyarakat kecil yang tidak punya aplikasi online bukan milik perusahaan besar kok malah di tangkapi dan dibatasi. Ini kan tidak adil bagi mereka pengemudi Bentor," pungkasnya.

 

Dalam aksi yan digelar ini mereka kecewa karena tidak ditemui oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Mereka hanya ditemui oleh salah satu Kabid Dinas Perhubungan Jatim. Sehingga mereka memutuskan menghentikan aksi hari ini dan berencana akan melanjutkan aksi Senin depan sampai mereka ditemui Gubernur atau wakil Gubernur untuk bisa mengambil kebijakan terkait tuntutan para pengemudi Bentor. (ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive