• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Komisi D DPRD Jatim minta Pemerintah Propinsi Jatim tidak mempersulit ijin penambang tradisional

August 6, 2019

 

Sby,MercuryFM - Sulitnya penambang tradisional dalam melakukan pengurusan izin pertambangan rakyat, Komisi D DPRD Jawa Timur gelar hearing dengan dengan masyarakat penambang tradisional yang tergabung dalam Asosiasi Para Penambang Tradisional Indonesia (APPTRI), Selasa (06/08/19).

 

Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung DPRD Jatim, menurut Ketua Komisi D DPRD Jatim Eddy Paripurna, para penambang ini meminta agar izin pertambangan rakyat ini dipermudah. Penambang tradisional seringkali harus berhadapan dengan aparat karena aktivitas mereka dinilai tanpa izin. 

 

“Para penambang ini mengeluhkan banyaknya pertambangan di Jawa Timur ini dikuasai oleh pihak luar. Memang ada sebagian yang dipekerjakan di pertambangan tersebut tapi yang lainnya tidak diperkenankan untuk melakukan penambangan sendiri,” katanya.

 

Politisi PDIP ini mengatakan sebenarnya tidak ada persoalan terkait perizinan pertambangan ini. Namun kenapa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur agak memperlambat keluarnya izin pertambangan rakyat ini. 

 

“Untuk itu kita berharap agar pemerintah Provinsi Jatim mempermudah keluarnya ijin untuk mereka, agar para penambang ini tidak dianggap ilegal,” pungkasnya.

 

Sementara itu anggota Komisi D DPRD Jatim, Ahmad Hadinuddin mengatakan sebenarnya Pemprov Jatim jatim tidak mempersulit. Hanya saja masyarakat ini tidak tahu tentang proses mengurus perizinan tambang rakyat. 

 

“Rata-rata mereka kebanyakan kurang sabar,” katanya.

 

Selain itu lanjutnya masyarakat penambang tradisional ini tidak mengetahui wilayah pertambangan rakyat. Sehingga rata-rata pemerintah daerah tidak mau memberikan rekomendasi. 

 

“Bahkan kepala desa tidak memberikan ijin domisili. Sebenarnya sudah dari dulu kami berharap ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan Pemprov Jatim terkait hal ini. Sehingga ketika ada apa-apa tidak harus Pemprov Jatim yang dibebani,” tegasnya.

 

Terpisah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Setiadjit ketika dikonfirmasi melalui telpon genggamnya mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya hearing tersebut. Hanya saja ia menegaskan kalau Dinas ESDM tidak pernah mempersulit izin pertambangan rakyat. 

 

“Asalkan para penambang ini mengetahui syarat-syarat yang ditentukan,” katanya.

 

Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim ini mengatakan yang harus diketahui adalah apakah yang disampaikan masyarakat ini masuk wilayah pertambangan rakyat atau tidak. Kalau tidak termasuk dalam wilayah pertambangan rakyat, izin tersebut tidak akan keluar. 

 

“Izin ini harus diajukan kepada Kantor Pelayanan Izin Terpadu (P2T) Pemprov Jatim. Para penambang ini harus mematuhi aturan bahwa penambangan tradisional ini tidak diperkenankan menggunakan alat mekanik atau alat berat. Dan ini tentu ada sanksinya. Seharusnya para penambang ini bisa menanyakan terkait perizinan ini ke Dinas ESDM bukan ke DPRD,” pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive