• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Sudah waktunya Pemprov lakukan merger BUMD yang tidak sehat

August 14, 2019

 

Sby,MercuryFM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim diminta untuk lakukan evaluasi kinerja BUMD milik Provinsi Jatim. Merger harus dilakukan terhadap BUMD yang sudah tidak menguntungkan lagi atau dalam kondisi tidak sehat. Sehingga keberadaan BUMD milik Pemprov benar benar profesional dan bisa meningkatkan penghasilan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

 

“Hal ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama dalam RPJMD Propinsi Jatim tahun 2019-2024. Banggar meminta agar hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemprov Jatim baik BUMD dan BUMN menjadi lebih optimal,  Pemprov Jatim segera menjalankan optimalisasi dari lembaga tersebut," ujar anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jatim Kodrat Sunyoto.

 

Menurut politisi Partai Golkar ini, kedepan terhadap BUMD yang benar-benar sudah tidak sehat lagi, Pemprov Jatim untuk tidak segan-segan melakukan merger daripada menjadi beban APBD terus menerus. 

 

"Saya rasa kalau merugi terus, nggak sehat ya dimerger agar tidak selalu mengganggu APBD kita. Artinya mereka hanya jadi beban kan, ngapain dipertahankan kan mending di merger," ungkapnya.

 

Sebaliknya kata Kodrat, Banggar juga mendorong BUMD yang benar-benar sehat untuk memaksimalkan kinerjanya. Sehingga pihaknya optimis dan akan mengapresiasi terhadap kebijakan pendapatan yang akan dicapai. 

 

Meski begitu sambung Kodrat, Banggar mengingatkan bahwa untuk menambah potensi pendapatan daerah sudah seyogyanya Pemprov Jatim harus berkreasi untuk mencari sumber lain diluar pajak kendaraan bermotor/PKB , BBNKB, dan PBBKB. 

 

”Kedepan perlu dipikirkan bersama untuk mencari terobosan baru disektor pendapatan untuk penguatan APBD Jatim," jelasnya.

 

Sedang untuk instansi yang menerapkan pola keuangan BLUD, kata anggota Komisi C ini diupayakan agar dalam melakukan kegiatan operasionalnya bisa lebih mandiri, 

 

"Terhadap pendapatan BLUD dan pendapatan yang tidak masuk dalam jenis pajak daerah diupayakan bisa mandiri agar kedepan mereka sifatnya hanya subsidi dalam penggunaan APBD," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive