Disinyalir ada pungli dalam pengurusan Ijin Usaha Pertambangan di dinas ESDM

August 27, 2019

 

Sby,MercuryFM - Komisi D DPRD Jatim meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menertibkan proses perijinan tambang Golongan C yang merupakan tambang rakyat. 

 

Dimana menurut Artono Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, dari laporan dilapangan proses perijinan untuk tambang golongan C terkesan berbelit belit, lama dan mahal.

 

"Ini harus disikapi oleh dinas ESDM. Sebab bila ini di biarkan dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu untuk pencaloan dan KKN," ujarnya.

 

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) pihaknya berharap dinas ESDM menambah personel untuk keperluan perizinan, terutama tenaga verifikasi lapangan.

 

Selain itu ini juga harus didukung dengan koordinasi antar dinas. Misal terkait penambangan pasir disungai perlu koordinasi dengan Dinas Pengairan.

 

"Ini dilakukan agar proses perijinan cepat dan tidak berbelit belit. Pungutan pungutan liar bisa di hindari. Jangan sampai Gubernur menyatakan perijinan galian rakyat gratis, tapi dilapangan ada pungutan pungutan," ungkapnya.

 

Indikasi adanya proses perijinan yang berbelit dan rawan terjadi pungli dalam perijinan pertambangan di dinas ESDM, dibenarkan oleh pengusaha tambang. Mereka mengeluhkan banyaknya pungutan liar saat pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

 

Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral (Aspamin) Banyuwangi, Abdillah Rafsanjani mengatakan, sejak pengurusan Ijin Usaha Pertambangan dilakukan di Propinsi sebagaimana amanat 

Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, proses perijinan menjadi berbelit belit dan berliku liku, yang imbasnya terjadi pungli. Yang besaran nominal tarikannya bervariatif.

 

"Saya pernah mengecek langsung di kantor Dinas ESDM Jatim, aturannya memang gratis. Awalnya tidak mbayar, tapi lika liku mengeluarkan uang. Mestinya kalau hanya cantolannya pergub tidak mbayar," jelasnya.

 

Sementara itu Ketua Parliament Watch, Umar Solahudin menjelaskan,  secara yuridis Pemprov Jatim harus mempunyai Perda karena kewenangan terkait perijinan merupakan peralihan dari kabupaten ke provinsi. Perda akan mengatur seluruh kewenangan perijinan tambang dengan cantolan undang-undang. 

 

"Dengan adanya Perda maka akan jelas semua prosedur pengurusan ijin dan besar biaya yang harus dikeluarkan bila memang ada biayanya. Dengan begitu maka tidak akan terjadi pungutan pungutan yang tidak jelas," ujarnya.

 

Umar menilai kurang pas kalau perijinan tambang hanya mengacu pergub. Mengingat pergub sifatnya hanya aturan pelaksana dari perda. 

 

"Bagaimana melaksanakan pergub kalau tidak ada perdanya sehingga secara normatif kurang pas dari undang-undang langsung ke pergub," paparnya.

 

Jika proses perijinan ada unsur biaya dengan cantolan pergub, maka menyalahi aturan. Umar menyebut secara normatif bisa dikatakan pungli karena tidak ada dasar hukumnya.

 

"Karena semua pungutan pajak yang dipungut oleh pemprov harus ada panduan hukum. Namun Kalau sudah ada pungli, maka harus terus diselidiki dan diungkap sebab ini bisa dikatakan korupsi," pungkasnya. (ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive