Purna tugas, anggota DPRD diminta kembalikan mobil dinas

August 28, 2019

 

Sby,MercuryFM - Sekretariat DPRD Surabaya telah mengirim surat edaran yang berisi pengembalian fasilitas yang digunakan sesuai tugas dan fungsinya ke seluruh anggota DPRD Periode 2014 – 2019, diantaranya mobil dinas. Sekretaris DPRD, Hadi Siswanto menyampaikan, pengembalian mobil dinas dilakukan selama satu bulan terhitung sejak berakhirnya masa tugas anggota dewan lama.

“Saya sudah bersurat ke semua (anggota dewan),” terangnya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (28/8/2019)

Hadi menyebutkan, batas waktu pengembalian mobil dinas, penerapannya seperti pengembalian rumah dinas atau rumah negara mengacu pada PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administrasi.

“Faktanya, sudah ada beberapa yang mengembalikan ke teman-teman (Setwan),” katanya

Saat pengembalian mobil dinas, Setwan bersama Bagian Pelayanan Pengadan dan Pengelolaan Aset kota Surabaya akan mengecek kondisinya. Jika rusak harus diperbaiki.

“Karena saat dikembalikan kondisinya baik, jenis tak berubah, termasuk jumlahnya. Tapi kalau rusaknya kecil-kecil , kan ada biaya pemeliharaan,” tandas Mantan Asisten I Sekota Surabaya

Hadi mengaku tidak hafal berapa jumlah mobil dinas yang digunakan kalangan dewan. Namun, ia memastikan, jumlah mobil operasional yang dipakai kalangan dewan mengacu pada aturan yang ada.

“Kalau dapat berapanya, kita mengacu pada PP 18 tahun 2017,” tegasnya

Apabila pengembalian mobil dinas melebihi dari batas waktu, Hadi Siswanto menegaskan, bahwa pihaknya akan mengirim surat kepada anggota dewan yang purna tugas di tahun 2019.

“Kita akan kirim surat berkali-kali sampai dikembalikan, Surat tersebut kita tembuskan ke Bagian Pelayanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset kota Surabaya,” paparnya

Hadi menambahkan, untuk anggota dewan periode sebelumnya yang terpilih kembali pada periode 2019 – 2024, mobil yang digunakan tetap dikembalikan dahulu. Namun, apakah mobil dinas yang lama akan digunakan kembali untuk anggota dewan yang baru, Hadi mengaku, akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas terkait.

“ Soal mobil tersebut layak atau tidaknya, kami koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Jika penilaiannya lain atau harus ganti konsekuensinya nanti berkaitan dengan anggaran. Dan itu tak selesai hanya disetwan,” katanya

Ia menegaskan, untuk anggaran pengadaan mobil harus ada kesepakatan bersama, sekaligus mendapatkan persetujuan gubernur. Tetapi jika tidak ada kesepakatan, maka tetap menggunakan mobil lama.(Alam)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group