• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Perusahaan pelaku monopoli didenda milyaran rupiah

September 11, 2019

 

Sby, MercuryFM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang pembacaan putusan, terhadap perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perkara itu yakni pada paket pekerjaan peningkatan jalan (Kode Lelang 583207) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.

Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Kurnia Toha dengan anggota Candra Setiawan dan Harry Agustanto. Sedangkan dari pihak terlapor ada tujuh yang terdiri dari perorangan, kelompok dan perusahaan yang dinyatakan bersalah.

Para terlapor itu antara lain Ir. Supriyanta, M.M., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor I. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor II. PT Kediri Putra sebagai Terlapor III,
PT Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV,
PT Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V,
PT Ratna sebagai Terlapor VI,
PT Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VII dan PT Jala Bumi Megah sebagai Terlapor VIII

"Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para terlapor adalah dugaan pelanggaran pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999," kata Kurnia Toha saat membacakan putusan, Rabu (11/09/2019).

Majelis Komisi menjatuhkan hukuman kepada para terlapor berupa denda milyaran rupiah yang nilainya berbeda-beda sesuai dengan peran masing-masing.

"Terlapor III dan IV denda Rp 6 Milyard. Terlapor V, VI, masing-masing Rp 1,9 milyard. Sedangkan terlapor VII sebesar Rp 1,7 milyard. Selain itu melarang terlapor III, IV, V, VI, dan VII untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama. Ditambah melarang terlapor III dan IV untuk mengikuti tender dalam lingkup jasa konstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap" ujar Madu Seno Investigator Penuntut KPPU.

Sementara itu kepada pejabat negara yang terlibat, KPPU merekomendasikan kepada atasannya untuk diberi sanksi.

Menurut Seno putusan ini belum inkrah karena menunggu proses keberatan dari para terlapor sampai ke tingkat kasasi dalam jangka waktu 2 tahun.

Seno menegaskan dari putusan sidang ini diharapkan pelaku usaha semakin sadar perlunya UU Persaingan Usaha. "Karena selain bersaing sehat juga mensejahterakan masyarakat" pungkasnya.(Alam)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us