• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim keberatan penghasilannya di DPRD Jatim di potong pajak PPh pasal 21

September 16, 2019

 

Sby,MercuryFM - Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim Basuki Babussalam minta DPRD Jatim mengkaji ulang penerapan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan anggota DPRD Jatim karena prosentasenya terlalu besar. Bahkan dalam sebulan nilainya bisa diatas Rp.10 juta. 

 

"Anggaran DPRD Jatim secara global kan sudah dikenakan PPn 10 persen dan PPh. Tapi tiap anggota dewan juga masih dikenakan lagi PPh. Apa tidak dobel," kata Basuki Babussalam dalam interupsinya di Rapat Paripurna penetapan Pimpinan DPRD Jatim, disaksikan seluruh anggota DPRD Jatim yang ikut dalam rapat paripurna dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang ikut dalam Rapat Paripurna tersebut, Senin (16/09/19).

 

Menurut Basuki, Kalau mengacu PP Nomer 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan ada pajak ditanggung APBD dan personal.

 

Basuki menjelaskan, dalam pasal 2, pajak yang ditanggung oleh APBD adalah uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras. Sementara yang ditanggung oleh personal (pimpinan dan anggota) adalah pajak tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

 

"Kita ingin tertib adminitratif karena pejabat negara. Kalau salah sedikit kan harus dikembalikan. Kemudian kalau kurang jelas dikomunikasikan," pintanya.

 

Basuki juga mempertanyakan aturan adanya PPh masuk dalam aturan mana, karena dalam PP hanya mengatur dua jenis pajak yang dibebakan APBD dan personal. 

 

"Apa yang dijalankan sudah ada dalam kaidah hukum," kata Basuki dengan nada tanya.

 

Sekretaris DPW PAN Jatim itu mengaku dirinya mengacu pada hukum positif. Kalau kemudian ada hal yang belum dijelaskan dalam aturan harus dipertegas. 

 

"Jangan sampai kemudian menjadi persoalan.Mumpung pimpinan dan sekwannya baru kita ingatkan untuk tertib adminitratif," katanya.

 

Sontak, interupsi Basuki itu memicu reaksi dari anggota DPRD Jatim yang lain karena dinilai kurang pantas dibahas dalam forum terbuka seperti rapat paripurna. Bahkan anggota Fraksi Partai Golkar H Hasan Irsyad meminta kepada pimpinan DPRD Jatim supaya tidak usah menanggapi interupsi tersebut. 

 

"Persoalan itu tidak sepatutnya dibahas dalam paripurna, karena itu saya minta pimpinan DPRD Jatim melanjutkan saja agenda paripurna DPRD Jatim," pinta mantan ketua Komisi A DPRD Jatim. 

 

"Salah interupsinya itu. Agendanya sudah jelas penetapan pimpinan dewan definitif. Cuma satu agenda, itu yang harus diselesaikan dulu. Kalau nanti ada hal-hal lainnya marilah kita bahas di forum lain. Di forum ini agenda jelas yakni penetapan pimpinan definitif," timpal anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga mantan ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji.

 

Senada, ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menegaskan bahwa apa yang disampaikan Basuki Babussalam itu kurang tepat karena harusnya cukup disampaikan lewat pimpinan dan sekretaris DPRD Jatim bukan  melalui forum terbuka seperti rapat paripurna. 

 

"Harusnya malu, membahas masalah keberatan pemungutan pajak penghasilan anggota dewan di paripurna karena itu bisa membikin rakyat tidak simpati kepada kita. Sebab masyarakat melihat besaran gaji anggota dewan saja sudah banyak yang kurang simpatik," jelas Sahat Tua Simanjuntak. 

 

Ia mengakui fasilitas untuk menunjang tugas anggota DPRD yang diberikan negara sudah cukup banyak. Namun di sisi lain masih banyak rakyat Jatim yang hidup dalam garis kemiskinan. 

 

"Kalau gaji sudah besar masih protes dengan potongan pajak penghasilan itu kan kurang tepat. Saya bisa pahami materi yang disampaikan tapi waktu dan tempatnya kurang tepat," tegas wakil ketua DPRD Jatim ini. 

 

Sementara itu dr Agung Nugroho anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim juga menyayangkan atas sikap koleganya dari Fraksi PAN lantaran isi materi yang disampaikan dalam interupsi saat paripurna dinilai kurang patut sebab hal itu sangat sensitif jika didengar masyarakat. 

 

“Itu kan sudah diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan dan berlaku umum kepada siapa saja yang menerima atau menggunakan uang rakyat. Dan saya yakin Sekwan yang mengelola anggaran dewan, cukup paham dengan perpajakan. Ndak mungkin ada yang salah," ujar politisi asal Banyuwangi. (ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive